Karena, Putra Ketua DPD PDIP Lampung, Sjachroedin ZP itu dikabarkan gagal mendapat rekomendasi DPP PDIP. Alasannya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Sekjen Hasto Kristiyanto, tidak setuju. Ini disebabkan, Rycko dianggap sudah berkhianat terhadap PDIP.
Hal tersebut diungkapkan kader internal PDIP, yang namanya enggan dipublikasikan, kepada sejumlah wartawan, Rabu (10/6/2015).
"Rycko ditolak di PDIP karena dia sudah berkhianat. Dia itu dulu kader PDIP, terpilih bupati karena diusung PDIP. Tapi kemudian ditengah perjalanan dia pindah ke Golkar. Itu salah satu alasan utama, kenapa DPP akhirnya menolak memberikan rekomendasi kepada dia," ungkapnya.
Kemudian alasan lainnya, lanjutnya, bila rekomendasi diberikan ke Rycko, mesin partai dipastikan tidak akan jalan. Sebab mayoritas kader dan internal PDIP akan menolak bekerja untuk melakukan pemenangan.
"Bila hal ini terjadi maka PDIP dipastikan akan kalah. Selain itu akan membahayakan soliditas dan masa depan partai ke depan," jelasnya.
Selain itu, menurutnya, hasil survei Rycko sangat jauh dari harapan. Tingkat ketidaksukaan masyarakat selama dia memimpin Lamsel, cukup tinggi. "Dia (Rycko, red) dinilai gagal pimpin Lamsel," tegasnya.
Karena kandas di partai berlambang moncong putih itu, Rycko menurutnya, melakukan lobi politik di DPP Partai Nasdem.
"Rycko ke DPP Partai NasDem dibawa oleh Ketua DPD Partai NasDem Kota Bandarlampung Fauzan Sibron. Mereka bertemu Ketua DPP Bidang Hukum dan HAM Taufik Basari yang juga Korwil Lampung," jelasnya.
Ketua DPP Nasdem Bidang Hukum dan HAM, Taufik Basari, membenarkan adanya pertemuan tersebut. "Ya betul Rycko Menoza ZP memang datang ke DPP, dalam rangka melakukukan silaturahmi," kata Tobas panggilan akrabnya melalui telepon selulernya, Rabu (10/6/2015).
Menurut Tobas, komunikasi politik tidak hanya dilakukan dengan Rycko saja, tetapi juga dengan calon-calon lainnya.
"Kita juga menjalin komunikasi dengan Pak Soleh Bajuri, dengan Frans Agung melalui ayahnya Pak Mance. Dan hari ini, kita juga sudah bertemu dengan Pak Zainudin Hasan," ungkapnya.
Dari tiga kabupaten yang belum dikeluarkan rekomendasi yakni Waykanan, Pesisir Barat dan Lamsel sambungnya, baru Waykanan yang sudah diputuskan yakni rekomendasi diberikan ke Bustami Zainudin, dan tinggal dijadwalkan penyerahan rekomendasinya.
"Untuk Pesisir barat dan Lamsel masih dalam proses pembahasan tim 7 DPP. Harapan kami secepatnya pertengahan bulan Juni ini sudah bisa dikeluarkan. Khusus Lamsel rekom kemungkinan akan dikeluarkan secara berpasangan," tutupnya. (kdi/set)
Dikirim melalui BlackBerry® dari 3 – Jaringan GSM-Mu
