Laporan Reporter : Eko .S
Suaralampung.com. Di Aula Pakuwon Pemkab LambarPemerintah Lampung Barat (Lambar), Dishubkominfo bekerjasama dengan PT. Graha Multimedia Indonesia (GMI) Bandar Lampung, mengelar seminar hasil kajian pengembangan E-Government Kabupaten setempat tahun 2016. Jum'at (15/07).
Dalam kesempatan tersebut Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Pembangunan Lambar, Wasisno Sembiring mengatakan, Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) menjadikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan tranparansi. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance salah satu upayanya adalah menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau yang popular disebut E-Government.
Penyusunan dokumen kebijakan egovernment Kabupaten Lambar Dilaksanakan pada tahun ini oleh Dishubkominfo melalui Jasa Konsultan PT. Graha Multimedia Indonesia dari Bandar Lampung, dokumen E-Government ini dimaksudkan dapat digunakan sebagai kerangka acuan penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam upaya mengembangkan E-Government di Pemkab Lambar.
"Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang lebih baik atau pelayanan prima menjadikan Pemkab Lambar mau tak mau harus mengikuti perkembangan teknologi yang menjanjikan, efsiensi yang tinggi dan pelayanan yang lebih baik," ungkapnya.
Dalam konsep E-Government, masyarakat masih bisa berhubungan dengan pos-pos pelayanan, berbicara melalui telepon untuk mendapatkan pelayanan pemerintah, atau mengirim surat.
"Jadi, E-Government sesuai dengan fungsinya, adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain," kata Sembiring.
Masih kata Dia, Lambar sebagai kabupaten yang sedang berkembang mau tidak mau harus menyesuaikan diri dengan tuntutan jaman dan harapan masyarakat untuk menjadikan pemerintahnya sebagai pemerintahan yang smart government, artinya pemerintah yang cerdas dalam membangun layanannya pada masyarakat.
Lanjutnya Permasalahan kebijakan E-Government di pemkab Lambar adalah masih kurangnya penerbitan regulasi untuk mengatur tata kelola E-Government sehingga para pengambil kebijakan sulit melakukan pengambilan kebijakannya.
Ditambahkannya Sedangkan di level pelaksana di setiap SKPD tidak mempunyai pedoman yang jelas untuk mengembangkan dan memanfaatkan tik dengan baik dan benar, untuk itu Dishubkominfo sebagai leading sector dalam implementasi E-Government harus sesegera mungkin untuk melengkapi semua kekurangan regulasi tersebut.
Diakuinya Saat ini infrastruktur TIK di Pemkab Lambar hanya tersedia di 8 SKPD, sedangkan 3 SKPD belum memiliki jaringan lan, koneksi internet yang digunakanpun hanya sekitar 1 - 2 MB, kedepan perlu di bangun jaringan lan maupun wan dengan menggunakan fiber optic untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Lebih lanjut diungkapkannya Disamping itu Desa atau Pekon sebagai unsur pemerintahan diharapkan juga akan terbangun website Desa yang mampu meningkatkan ekonomi rakyat melalui informasi Desa, Desa digital dan juga broadband Desa. Perencanaan TIK di Pemerintah Lambar sudah baik, hanya saja perlu ketaatan untuk menjalankan apa yang sudah direncanakan. selain itu masih banyaknya perencanaan dan keberlanjutan sistem.
"Apabila system perkantoran sudah lebih banyak berbasis teknologi, maka ketergantungan pada mesin menjadi sangat tinggi. "Untuk itu perencanaan keberlanjutan system menjadi isu yang paling mendesak untuk segera disusun sejalan dengan semakin meningkatnya implementasi E-Government," Pungkasnya (Eko).
