SuaraLampung.com, Lampung Selatan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Selatan kritik kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lampung Selatan di gedung dewan setempat, Jum'at 19/05/2017.
Kritikan tersebut di sampaikan Syaiful Anwar, anggota DPRD dari fraksi Gerindra saat rapat Paripurna istimewa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2016 yang di nilai tidak cakap dan maksimal dalam mengelola sebuah anggaran.
Dewan Legislatif ini menyoroti kinerja SKPD yang dinilai perlu ditingkatkan lagi terutama di Dinas Pekerjaan Umum (PU) pekerjaanya tidak maksimal dan kurangnya pengawasan mutu proyek,syaiful juga tak lepas menyoroti perkembangan dan informasi terkait pelayanan perizinan yang banyak di keluhkan para pelaku usaha dan investor dan ini jika dibiarkan tidak baik serta sangat merugikan dan berdampak buruk untuk iklim investasi yang akan berdampak pada penyerapan lapangan pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan pada masyarakat " jangan sampai image nya kalo mau buat perusahaan atau usaha di Lampung Selatan penerbitan izin nya berbelit-belit dan butuh waktu yang sangat lama,inikan bisa buat malas dan kapok para investor kalo tidak segera dibenahi, kata Syaiful.
Selanjutnya, ia menyarankan sekaligus menghimbau agar SKPD tidak main copy paste dalam hal penyusunan dokumen rencana kerja anggaran, kemudian memastikan kembali apakah program ibadah umroh seperti era pemerintahan sebelumnya perlu di anggarkan kembali atau memang harus dihapuskan, naah inikan harus dipastikan.
Anggota dari fraksi Grindra ini juga terus mengkritik terkait sewa mobil bus yang menurut nya tidak adanya transparansi, juga tentang kedisiplinan dan pelayanan pegawai ataupun Aparatur Sipil Negara (ASN) masih kurang memumuaskan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Juga untuk lomba desa yang saat ini sedang berjalan perlunya adanya penambahan anggaran mengingat program ini sangat menyentuh langsung kemasyarakat, terahir saya mengingatkan kepada pejabat di SKPD untuk dapat lebih cekatan dan ligat dalam jemput bola dana- dana dari Pemerintah Pusat agar program pemerintah daerah kita terakomodir dan tidak ketinggalan pembangunan yang bersumber dari dana-dana pusat tersebut,ujarnya. (Zn)
