Suaralampung.com. Lampung Barat- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) semua daerah dinilai setiap tahun. RKPD 2018 Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lambar), sudah masuk 16 besar atau sudah masuk tahap II. Tim Penilai dari Bappeda Provinsi Lampung pun datang ke Lambar.
Tim Bappeda Provinsi dan Bappeda Pemkab Lambar menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) sebagai bagian dari penilaian, Jum'at (23/03/18) di ruang rapat pesagi kantor Bupati Lambar.
Hadiri pada acara itu, Asisten Bidang Perekonomian Pemkab Lambar, Ir. Natha Djudin Amran, Kepala OPD, Tim Penilai Utama dari Bappeda Provinsi Lampung Indra Permana S.Hut., M.Si., Tim Penilai Teknis Dwi Prasetyo S.STP .MSi., Tim penilain Independen Dr. Dedi Hermawan M.Si., dan Asrian Hendicaya SE, M.Si., dan peserta lainnya.
Dalam sambutannya, tim penilai utama Bappeda Provinsi Lampung, Indra Permana S.Hut M.Si., menyampaikan, perlunya pendekatan partisipatif serta komitmen yang kuat dalam penyusunan RKPD tahun 2018, dan secara prinsip perencanaan disusun berbasis bukti, harus menjawab persoalan mendasar di masyarakat.
"Ini dalam upaya meningkat mutu pendidikan, pelayanan kesehatan yang lebih baik, menggerakkan sektor ekonomi, sehingga mampu mendongkrak perekonomian masyarakat, perbaikan tata kelola pemerintahan serta sarana dan prasarana pendukung lainnya," ujarnya.
Tim dari Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas RI menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) sebagai bagian dari penilaian. Dan tim dari provinsi telah menulis lebih awal dan berdasarkan scaning awal ada 4 daerah yang cukup layak untuk di pertimbangkan untuk menilai lebih lanjut dari Bappenas.
Oleh Karena itu ia berharap agar verifikasi lapangan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah ini Lambar mampu menunjukkan inovasinya. "Semoga lancar dan baik, serta sesuai harapan mengigat bahwa Pemkab Lambar bersungguh-sungguh dalam menyiapkan RKPD di masing-masing," ungkapnya.
Sementara Wakil Bupati Lambar, Drs. Mad Hasnurin mengatakan, Pemkab Lambar sangat mengapresiasikan dengan adanya penghargaan pembangunan daerah, karena dengan adanya penghargaan ini di harapkan dapat memacu pembangunan di Kabupaten Lambar, di samping itu juga diharapkan seluruh proses perencanaan di daerah dapet berjalan sesuai jadwal yang telah di tetapkan dalam peraturan UU.
Selanjutnya perencanaan pembangunan daerah di harapkan memiliki cara atau strategis untuk mencapai target yang di rencanakan, bermanfaat secara luas kepada masyarakat saling terkait antara dokumen, konsisten, lengkap sesuai dengan aturan yang berlaku serta target-target yang di tentukan harus terukur.
"Pemkab Lambar sangat serius dalam penyusunan RKPD, hal ini di lihat dari seluruh tahapan perencanan di laksanakan dengan baik melalui mekanisme bottom up telah di lakukan dari musrenbang pekon (Desa), musrenbang kecamatan, forum konsultasi publik , forum gabungan perangkat daerah sampai dengan musrenbang Kabupaten," jelasnya. (Eko)
