Suaralampung.Com.
Natar - Reses Ke 1 Th 2019, Sugiharti, SE, Anggota DPRD Lamsel Serap Aspirasi Warga Desa Tanjung Sari Peserta reses warga masyarakat Desa Tanjung Sari dan segenap warga masyarakat Desa lainnya, diwilah kecamatan Natar yang turut hadir pada acara reses tersebut sesuai daerah pemilhan yang diwakili.
Usulan dan harapan masyarakat untuk peningktan pembngunan khususnya diwilayah kecamatan Natar antra
lain adalah, usulan program bedah rumah untuk masyarakat kurang mampu di wilayah kecamatan Natar khususnya di Desa Tamjung Sari juga usulan kemudahan untuk pengurusan sertifikat tanah.
Usulan lainya adalah pembngunan jalan hotmix penghubung antar Desa, lokasi di Desa Tanjung Sari hingga ke Desa Kalisari, sepanjang 900 meter.
Juga usulan pembngunan jembatan, lokasi Dusun Tanjung Sari 1 (umbul 25), yang menghubungkn Desa Tanjung Sari ke Desa Kali Sari sebagai akses jalan menuju puskesmas rawat inap tanjung sari.
Usulan peningktan jalan juga tak lupa di usulkan diantaranya kearah PTPN VII Rejosari dengan Rigid Beton, sebagai penghubung antar 4 Desa, Tanjung Sari, Bumisari, Rejosari dan Negara Ratu, dengan panjang 1.800 meter.
"Usulan peningkatan jalan Hotmix, sepanjang 1 km dan usulan pembangunan jembatan yang melintasi jalan tersebut lokasi dusun tanjung sari 1 ke dusun Srikaton desa merak batin depan kntor camat,"
Usulan peningktan Jalan hingga hotmix di Dusun Talang Sawo Desa Krawang Sari menuju Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA), sepanjang1.300 meter.
Tanggapan Ibu Sugiharti, SE, terhadap semua usulan tersenut adalah, Untuk program bedah rumah akan memperjuangkan program bedah rumah tersebut untuk dianggarkan dalam APBD dan juga dapat dikolaborasikan dengan anggaran pada TNI yang telah kami koordinasikan karena juga memiliki program bedah rumah untuk warga masyarakat sangat miskin di wilayah lampung selatan, untuk itu akan kmi sarankan ke pihak eksekutif supaya dapat direalisasikan bekerjasama dengan TNI.
"Selanjutnya untukk kemudahan pembuatan sertifikat tanah bagi warga masyarakat, akan diperjuangkan laluu dibentuk tim pengawas dari Pemda LamSel untuk bekerjasama dengan instansi Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga pengurusan sertifikat dapat berjalan efektif dan mudah" Kata Politisi Partai Hanura tersebut pada Jum'at (22/2/19).
Tentang Usulan pembngunan infrastruktur jalan , hal ini akan diperjuangkan sbgai bahan untuk dituangkan dalam pokok- pokok pikiran Dewan dalam perencanaan pembangunan yang disandingkan dengan hasil musrenbang untuk diimplementasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2020. (Tri)
