suaralampung.com, Lamsel - Pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak dilampung selatan rupanya tidak semulus yang diharapkan oleh sebagian kelompok masyarakat khusus nya dari kelompok calon kepala desa (cakades) yang gagal maju dalam kontestasi pimpinan di desa mereka.
Pelbagai masalah, dan isu mulai muncul dari gugatan,pengaduan sampai langkah langkah hukum yang akan di tempuh oleh cakades yang gagal maju, hingga harapan penundaan pelaksanaan pilkades serentak yang ada diwilayah kecamatan tersebut mulai dihembuskan. Namun uniknya permasalahan ini hanya muncul di Kecamatan Jati Agung, dimana wilayah kecamatan Jati Agung memang merupakan wilayah atau basis tempat tinggal Sang bupati Lampung selatan Nanang Ermanto berdomisili, jelas saja hal ini menuai banyak sepekulasi dimasyarakat.
Terbukti Pilkades di wilayah Jati Agung ini paling banyak menuai sorotan media, hal ini juga bisa dilihat dari banyaknya cakades yang berasal dari kecamatan Jati Agung tersebut yang Bereaksi, mulai dari menuntut keadilan dalam proses pendaftaran mereka sampai menjumpai Bupati untuk mengadukan nasib nya. Banyak dari mereka meminta agar pihak kecamatan dan otda turun tangan untuk menyelesaikanya masalah yang ada di desa desa di kecamatan Jati Agung.
Meurut pantauan media online suaralampung.com, sedikitnya sudah ada (3) tiga cakades diwilayah kecamatan Jati Agung yang melakukan upaya untuk memperjuangkan nasib pencalonan mereka, untuk menuntut keadilan dalam proses pilkades yang ada di desa desa mereka. terang saja hal ini meninggalkan isu mulai dari tidak netral nya panitia,sampai isu pengondisiian untuk kekuatan agenda politik pemilihan bupati 2020, yang ada di wilayah kecamatan Jati Agung.
Hampir permalasahan pilkades di kecamatan Jati Agung semuanya modusnya sama,mulai dari dugaan keberpihakan oleh panitia pilkades bahkan sampai adanya dugaan yang mengarah ke pidana seperti pungutan liar (pungli), yang dilakukam oleh panitia pilkades yang ada diwilayah Jati Agung, padahal sudah jelas semua biaya pilkades 100% didanai oleh anggaran APBD dan anggaran DD desa yang sedang melangsungkan hajat demokrasi di desa tersebut. Hal inilah yang menguatkan kesan adanya keterkaitan akibat adanya pembiaran oleh pihak-pihak terkait.
Tak ayal, permasalahan ini membuat geram sebagian kelompok masyarakat dari tim cakades yang merasa jagoanya dirugikan, seperti contoh salah satu calon Kades karang anyar, Sujad Moko yang turun langsung menghadap bupati lamsel untuk mengadukan nasib pencalonanya di desa karang anyar Jati Agung.
Beberapa minggu yang lalu, Moko dan tim nekat untuk menjumpai langsung Plt.Bupati lampung selatan Nanang Ermanto untuk audiensi terkait permaslahan pilkades yang ada didesa karang anyar kecamatan Jati Agung.
Dalam audiensi nya mereka mengatakan, panitia pilkades telah merugikan mereka secara sepihak dan terkesan pembatalan meraka sebagai peserta cakades direkayasa, hanya karena terlambat menyerahkan berkas,akibat hal itu dirinya sebagai cakades di Disikualifikasi dari pencalonannya oleh panitia.
Jelas saat audiensi dan mendengarkan keluh kesah mereka, orang nomor satu dilampung selatan itu kaget mengapa permasalahan pilkades saja sampai kehadapanya, bukankah ada tatananya, mengapa pihak kecamatan tidak cepat merespon, mengapa masalah desa saja sampai ke saya juga, ungkap Plt.Bupati Nanang Ermanto.
Bahkan Nanang Ermanto sempat sedikit emosi mendengar permasalahan ini, dirinya menilai, camat Jati Agung yang dinilai kurang cakap untuk mengurus dan menangani permasalahan yang ada dikecamatan, Nanang mengatakan " kalo memang gak becus dan gak bisa menangani permasalah kecil seperti ini kita copot dan ganti saja camat nya", ujar nanang di hadapan perwakilan tim sujad moko dan awak media.
Namun belum lama di warning oleh bupati lamsel, kini muncul kembali permasalahan yang sama terkait pilkades diwilayah kecamatan Jati Agung, seakan hal imenguatkan isu dan sepekulasi terkait adanya dugaan atau upaya pengondisian yang dilakukan oleh pihak pihak terkait.
Kali ini dari desa Karang Sari, pasalnya terlihat sebagian kelompok masayarakat yang meng atasnamakan Gerakan Rakyat Peduli Karang Sari (GARAP), meminta pelaksanaan Pilkades 26 Juni 2019 di Desa Karang Sari kecamatan Jati Agung menyuarakan agar pilkades ditunda, karena diduga penuh rekayasa.
Hal tersebut dikatakan Darius, Ketua LSM Lembaga Pengawas Pengguna Anggaran Negara (LP2AN) Lampung didampingi Sekretarisnya Sutanyo saat pertemuan di rumah makan Begadang V bandar lampung, Selasa (21/5/19).
Darius menilai, pelaksanaan Pilkades yang ada di beberapa desa di Kecamatan Jati Agung ini jelas diduga penuh rekayasa, sebab berkas Calon Kades Karang Sari atas nama Saida pun tidak di diterima oleh panitia hanya dengan alasan keterlambatan waktu dalam memasukan berkas, sama persis seperti kasus pilkades di karang anyar, padahal jelas" uang pendaftaran juga sudah di terima oleh panitia senilai Rp.3 juta rupiah.
Darius mengancam, apabila pelaksanaan Pilkades serentak Desa Karangsari kecamatan Jati Agung pada 26 Juni 2019 mendatang tidak ditunda, maka akan ada gerakan dari beberapa masyarakat desa di Jati Agung yang diduga dicurangi oleh panitia pilkades, khusus nya desa Karang Sari.
"Panitia pilkades Karangsari tidak transparan dan tidak netral bahkan panitia terlihat condong memihak kesalah satu calon incumben, yaitu Romzi" tambah darius.
"Hebatnya panitia pilkades hanya menetapkan calon petahana, Romzi yang bertatung bersama Istri nya saja, yang bener saja ini pak, Padahal dalam tahapan penjaringan dan pendaftaran calon kepala desa Seyogya nya berjumlah 5 (lima) orang, tetapi panitia hanya menetapkan dua orang Kades,yakni Romzi melawan Istri nya, gila tidak ini namanya", ungkap darius.
Saya juga mellihat kasus ini spesial seperti nya ini hanya ada di wilayah kecamatan Jati Agung, ada apa dengan jati agung, padahal bupati nya juga dari Jati Agung, jadi menurut saya janganlah sampai ada kesan seolah pengondisian untuk kekuatan pencalonan bupati nanti, inikan seakan semua calon kades sudah dikondisikan, kan bisa saja orang berpikir seperti ini mas, kalo permasalahan pilkades di Jati Agung ini tidak segara di selesaikan, jadi untuk menampik nya ya segera selesaikan permasalah pilkades Jati Agung ini, ujarnya.
"Menurut saya seharusnya pihak panitia di panggil dan diperiksa oleh pihak kecamatan dan otda, bila perlu inspektorat,bahkan tim saber pungli bila perlu dilibatkan, jadi laporan hasil pemeriksaannya juga masyarakat bisa tau, apakah pesta demokrasi ditingkat desa yang ada di kecamatan Jati Agung ini berjalan, adil jujur dan demokratis dan bebas dari pungli atau tidak, katanya camat nya tidak becus, tapi kok masih saja dipakai, ini ucapanya beneran apa hanya dagelan aja, ungkap Darius.
Ditempat yang sama, Saida, salah satu calon kades yang didiskualifikasi oleh panitia pilkades karang sari mengungkapkan " iya mas, saya menduga bahwa memang benar panitia pilkades didesa karang sari ini memang seolah sudah terkondisikan dan terkesan penuh rekayasa,mulai dari tahapan,yang menurut saya memang sudah terlihat mereka tidak netral dan condong ke calon incumben, kalo kami semunya di persulit,sehingga gimna cara nya mereka kami di Diskulifikasi dari pencalonan ini, dan sekarang terbukti kami di diss, ini tidak perr menurut saya, harapan kami yang menjadi korban politik kotor Pilkades khususnya pilkades di wilayah Jati Agung bisa ditunda, pungkasnya.(rl)
