Suaralampung.Com, Lampung Tengah - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) ketok palu. Perihal pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Derah (P-APBD)Kabupaten Lamteng 2017.
Dimana hal ini di Ketahui dalam rapat paripurna DPRD Lamteng, Jumat (29/9/2017) kemarin, tentang "Persetujuan bersama rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Lamteng tahun anggaran 2017, dan laporan hasil reses anggota DPRD Lamteng tahap I dan II Tahun 2017", di gedung DPRD setempat.
Dalam paripurna hadir Bupati Lamteng Dr. Ir. H. Mustafa, MH, dan Wakil Bupati Lamteng Loekman Djoyosoemarto, S.Sos, Sekda Edi Erlansyah serta jajaran kepala dinas, Ketua DPRD Lamteng Achmad Junaidi Sunardi, SH., Wakil Ketua Satu J.Natalis Sinaga, SE., Wakil Ketua Dua Riagus Ria, SE., Wakil Ketua Tiga, H. Joni Hardito, ST, MT., dan 45 anggota Dprd Lamteng.
Ketua DPRD Lamteng Achmad Junaidi Sunardi, S.H., yang memimpin jalannya rapat paripurna mengatakan, bahwa dengan telah dihadiri 45 anggota dari 50 anggota Dprd yang hadir, setiap keputusan yang di ambil dan disetujui sah.
Juru bicara (jubir) badan anggaran DPRD Lamteng Dedi D Saputra , ST., dalam rapat paripurna menyampaikan, bahwa perubahan APBD 2017 dilakukan karena adanya ketidak sesuaian anggaran yang telah ditetapkan semula. Hal ini terjadi karena beberapa faktor.
"Dimana ini terjadi akibat penurunan dana alokasi umum (Dau), kenaikan dana alokasi khusus, sisa lebih anggaran tahun sebelumnya, terlampauinya pendapatan daerah, perubahan dan pergeseran belanja daerah sebagai konskwensi adanya perubahan pendapatan derah," terangnya dalam menyampaikan rancangan P-APBD 2017.
Ia mengatakan, hasil pembahasan rancangan P-APBD 2017 untuk pendapatan daerah mengalami kenaikan. Dimana pendapatan daerah Kabupaten Lamteng meningkat Rp171,540 miliar lebih atau 6,99 persen dari 2,283 triliun lebih menjadi 2,454 triliun lebih.
Pendapatan daerah ini, hasil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamteng, yang semula di anggaran sebesar Rp 126,1 miliar lebih dan diusulkan naik menjadi Rp 135 miliar lebih. Setelah di lakukan pembahasan disepakati bersama meningkan menjadi Rp 289,80 miliar lebih.
Jadi total PAD naik sebesar Rp171,45 miliar lebih atau 56,48 persen, yang bersumber dari Dana Bos pendidikan sebesar Rp 149 miliar. Pajak daerah yang bersumber dari PBB dan pajak penerangan jalan, serta retribusi daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan.
"Harapan kami kedepan ini bisa lebih ditingkatkan. Karena banyak potensi yang belum tergali antara lain, dari piutang tunggakan PBB, Timbangan (TERRA) banyak yang tidak pas/rusak, parkir dan NJOP yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan harga tanah. Untuk itu perlu diadakan revisi terkait NJOP," bebernya.
Sementara itu, dana perimbangan juga meningkat sebesar Rp 7,8 miliar lebih atau 0,44 persen dari Rp1,78 Triliun lebih menjadi Rp1,79 triliun lebih. Kenaikan ini terjadi akibat dana DAK dan penurunan dana DAU. Kenaikan dana DAK sebesar Rp31,433 miliarlebih atau 7,58 persen dari Rp 382,142 miliar menjadi Rp 414,57 miliar lebih. Penurunan dana DAU sebesar Rp23,561 miliar atau 79 persen dari Rp 1,341 triliun menjadi Rp1,317 triliun lebih.
"Harapan kami kedepan skpd terkait lebih meningkatkan kordinasi dengan Provinsi dan pemerintah pusat sehingga bantuan keuangan dan dana DAU/DAK lebih meningkat . hal ini akan mengurangi beban belanja pembangunan daerah," jelasnya.
Selain itu, Belanja daerah meningkat sebesar Rp 100,437 miliar lebih atau 4,02 persen dari Rp2,397 triliun lebih menjadi Rp 2, 652 triliun lebih. Hal ini dikarenakan belanja tidak langsung mengalami penurunan sebesar Rp 6,089 miliar, atau 0,41 persen dari 1,486 triliun menjadi Rp1,482 triliun lebih. Penurunan ini karena rasionalisasi belanja pegawai dan tambahan dana untuk belanja bantuan oprasional sekolah, hibah dan bantuan alokasi dana desa.
Sementara belanja langsung meningkat dari Rp261,244 miliar lebih atau 22,29 persen dari Rp 910,594 miliar menjadi Rp 1,171 triliun lebih. Karena diperuntukan dibidang kesehatan, pertanian, pendidikan pemberdayaan masyarakat kamtibmas dan infrastruktur.
"Terkait belanja daerah ini, harapan kami dalam menyusun apbd dapat mengakomodir aspirasi masyarakat. Baik melalui kegiatan musrenbang maupun kegiatan reses DPRD," ungkapnya.
Dalam rapat paripurna, Jubir Banang DPRD Lamteng juga menyinggung permasalahan dunia pendidikan di Lamteng, dimana ternyata ada sebagian sekoah kekurangan guru pengajar dan ada sekolah yang kelebihan guru. Untuk itu, DPRD Lemteng meminta pihak dinas pendidikan menata penempatan guru mengajar disekolah. Selain itu, dinas pendidikan juga diminta untuk selalu melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana bos, komite, dan terhadap guru pns yang meyerahkan tugaskan kepada guru honorer. Serta menon aktifkan kepala sekolah yang bermasalah.
Kemudian di bidang pemberdayaan masyarakat desa/kampung, Dinas PMK, inspektorat, kecamatan dan pendamping dana alokasi desa lebih meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala kampung bermasalah agar segera diambil langkah - langkah sesuai ketentuan, agar pembangunan tetap berjalan. Jangan sampai mandek karena dana DAK, ini merupakan hak masyarakat untuk pembangunan kampung tersebut.
Penerimaan pembiayaan meningkat Rp83,615 miliar lebih atau 42,31 persen dari Rp114,008 miliar menjadi Rp197,624 miliar lebih yang diperoleh dari SILPA tahun anggaran lalu, yaitu dari dana sertifikasi guru, kapitasi askes dan badan layanan umum daerah serta efisiensi /sisa anggaran satuan kerja perangkat Daerah.
Bupati Lamteng Dr. Ir. H. Mustafa, MH, dalam paripurna mengapresiasi kerja Dprd Lamteng yang telah mengesahkan P-APBD 2017, dan memberikan masukan - masukan kepada eksekutif.
Menaggapi beberapa masukan yang diberikan oleh DPRD Lamteng terhadap eksekutif, Bupati Mustafa siap melakukan perbaikan dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah. "Untuk terkait masukan PAD, kita lagi berusaha meningkatkan pendapata dari dinas perhubungan. Terkait pendapatan yang lain-lain, ini juga yang sedang kita benahi.
Sementara yang ke provinsi tingkat koordinasi juga lagi sedang kita lakukan dengan meminta hak kita sebagai hak Kabupaten Lampung Tengah sebagai dana bagi hasil," ucap Mustafa.
Lanjut Bupati Mustafa, dalam dunia pendidikan kita juga memang agak sulit. Karena masih banyak beberapa daerah-daerah tertentu tempat mengajar para guru-guru masih banyak kekurangan khususnya yang ada dipelosok.
"Ini akan kami koordinasikan dengan dinas pendisikan dan kita akan bagi tugaskan dan bila perlu kalo memang guru-guru dan kepala sekolah ini nanti mau. Insyaallah nanti kita akan coba, terkait masalah sertifikasi mereka kita coba taburkan dan kita coba akan tanyakan," uangkapnya.
Untuk masalah pendampingan dana desa, ini tentunya merupakan masukan yang baik. Karena ada dana desa Lampung Tengah paling besar Se-Provinsi Lampung. "Namun pendampingan ini di ganjal, Karwna pendampingan yang resmi itu, ternyata bukan diserahkan kepada kabupaten. Tetapi memang diperuntukan oleh kementrian. Hal ini kita juga koordinasikan supaya pendampingan agar maksimal kedepanya,"pungkasnya. (ADV).
Redaksi : Tim Liputan ADV Lampung Tengah
