Suaralampun.com, Kalianda- Salah satu wali murid dari kalangan warga miskin pemegang kartu Indonesia sejahtera (KIS) dan anak nya (siswa) penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) pertanyakan Dinas Pendidikan Lampung Selatan, Pasal nya, wali murid penerima kartu besutan program presiden Jokowi yang bertujuan untuk meringakan beban masyarakat dari pemerintah pusat seperti nya tidak bermanfaat untuk warga penerima kartu KIS dan KIP yang ada di Desa Penengahan, Jumat (3/11).
Salah satu wali murid suwarno (36) warga Desa Penengahan Kecamatan Penengahan lampung selatan mengatakan" selaku wali murid dan siswa sekolah dasar anaknya juga penerima kartu KIP namun tidak pernah menerima bantuan dari pemerintah baik bantuan siswa miskin dan bantuan lainya, sementara iya menyayangkan, kok ini malah ada siswa lain yang menurut saya orang tuanya lebih mampu secara ekonomi dari kami, namun siswa mampu tersebut mendapat bantuan siswa miskin, sambil ia menunjukan kartu KIS miliknya dan kartu KIP milik anaknya yg bernama Ilham Maulana yang saat ini duduk dikelas VI sekolah Dasar Negri Gunung Botol Penengahan.
Menurut suwarno dirinya merasa kecewa lantaran ada anak dari kalangan keluarga mampu tapi bisa menerima bantuan,namun sebaliknya ada yang berhak siswa dari kalangan yang tidak mampu namun tidak diberikan bantuan, bagaiman kesenjangan sosial disini tidak terjadi, padahal jelas jelas kalangan mampu tersebut tidak memiliki kartu KIS dan KIP namun bisa mendapatkn fasilitas bantuan dari pemerintah,kan lucu ini.
Suwarno juga sudah menanyakan hal ini kepihak sekolah dan jawaban dari salah satu guru yang mengatakan padanya, "kami hanya mendata dan yang menentukan dan memutuskan dari atas ujar suwarno.
Hal senada juga dikatakan seorang wali murid yang lain yakni, selamet riyadi (37), mengatakan " saya juga kecewa mas kami merasa tidak dianggap, sejak anak saya yang pertamapun waktu sekolah di SD Negri Gunung Botol ini dari awal masuk sekolah sampai anak saya arisman menginjak kelas V (lima) pun tidak pernah menerima bantuan dan ini juga sudah saya tanya langsung ke Kepala Sekolah (kepsek) jawab nya sama mas, katanya" yang mendata penerima bantuan bukan pihak sekolah,yang jadi pertanyaan kami apa kerjanya kepala sekolah dan dewan guru disitu,klo data murid nya saja mereka sampai sampai tidak tau siapa yang berhak dan tidak.
Menurut saya, kalo sampai ini Bupati kita tau bisa diganti dan dicopot itu kepala sekolahnya,karna kita tau bersama saat ini bupati ingin semua Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa bekerja dan melayani masyaraktnya dengan baik,kalo ini dibiarkan bagaimana mau meningkatkan dan mencerdaskan masyarakat mas,kalo ada siswa miskin yang berprestasi namun tidak mempunyai biaya dan tidak dibantu oleh pemerintah,saya juga heran dengan pihak sekolah disitu mas memangya kelurahan atau desa ya mas yang medata murid di sekolah itu,sampai sampai data murid yang berhak penerima bantun saja mereka tidak tahu, ungkap nya. seolah iya menanyakan keingin tahuan kepada kami.
Saat tim suaralampung.com ingin kroscek dan konfirmasi terkait hal tersebut kepihak sekolah,hingga berita ini diturunkan, kepsek belum bisa di hubungi karna ponselnya tidak aktif dan kami langsung ke Kantor UPT Pendidikan kec. Penengahan namun sayang kepala, UPT juga tidak ada ditempat.
Kontributor : Widodo
