Suaralampung.com-bandar lampung-. (9/6/2018) Calon Wakil Gubernur Lampung Ahmad Jajuli menuntut Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta seluruh elemen penyelenggara demokrasi setempat serius menuntaskan aduan masyarakat terkait kasus-kasus demokrasi transaksional di pemilihan kepala daerah Lampung saat ini.
"Bukan tak ingin menghormati undangan KPUD untuk hadir di acara formal di Novotel, tapi sudah lebih dulu ada undangan dan saya lebih memilih hadir bersama relawan dan rakyat saja," ujar Jajuli dalam silaturahmi dan buka bersama Garda Pemuda Nasdem di "Rumah Kece" di Enggal, Bandar Lampung.
Di tempat yang sama, Ketua Tim Pemenangan paslon nomor 4 Ahmad Mufti Salim, mengajarkan masyarakat untuk taat aturan dalam berdemokrasi jauh lebih penting daripada sekedar menyelenggarakan acara-acara seremonial.
"Penegakan hukum dan ketegasan aparat sangat penting, tapi sampai hari ini kita melihat tindakan-tindakan yang mencederai fungsi demokrasi dibiarkan," ujar Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lampung ini.
Mufti menyatakan masyarakat tampak "diajari" memilih paslon karena diberi barang, diberi uang. "Kalau ingin menepis asumsi ini, tegakkan hukum seadil-adilnya pada pelaku kecurangan."
Seandainya aturan itu ditegakkan, lanjut legislator DPRD Lampung ini, tentu demokrasi di Lampung akan menjadi sesuatu yang sangat indah dan dirindukan oleh rakyat.
Dalam kesempatan yang sama, tuan rumah kegiatan Ketua DPW Garda Pemuda Nasdem Lampung Mofaje Caropeboka memastikan segenap barisan Garda Nasdem dan Baret Nasdem Lampung tetap solid untuk memenangkan paslon nomor 4 Mustafa - Ahmad Jajuli. (Yoes)
