Suaralampung.Com
Pesawaran - Komando Garuda Sakti Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) Pesawaran harapkan kepada pamerintah daerah dan penegak hukum kabupaten pesawaran untuk segera mengambil sikap atas adanya dugaan Oknum kepala desa suka jaya fiktipkan anggaran dana desa tahun 2019.
Berdasarkan keterangan yang di himpun pewarta media ini saat laksanakan konfirmasi lagi pada Jumat (7/2/2020), serta pencocokan data dokumentasi APBDes tahun 2019 yang diduga banyak nya penyimpangan.
Masyarakat desa suka jaya yang tidak ingin di sebutkan namanya, saat pewarta media ini konfirmasi terkait titik lokasi pengelolaan perternakan kandang, Ia mengungkapkan.
"Disini tidak ada peternakan kandang, kandang apa itu" jawabnya bingung
Atas keterangan masyarakat yang tidak mengerti adanya pengelolaan peternakan kandang di desa suka jaya, sementara data dokumentasi APBDes dalam bidang kegiatan peningkatan produksi peternakan tercatat dana realisasi sebesar Rp 11,6 jt rupiah.
Pewarta media ini mentelaah ulang hasil konfirmasi melalui Via Tlp sekretaris desa suka jaya dalam bidang kegiatan peningkatan produksi peternakan kandang pada (5/2) fery menyampaikan.
"Untuk suka jaya di tahun 2019 tidak mengadakan kegiatan itu, kalo tidak percaya tanyakan saja sama PMD nya, apakah ada kegiatan itu" tegas fery
Pewarta lanjutkan lagi terkait penyelenggaran musyawarah desa (Musdus) untuk anggaran tahun 2019, dalam data dokumentasi APBDes tercatat dana realisasi sebesar Rp. 1.3 jt rupiah, fery mengatakan lagi.
"Tidak ada musdus untuk penganggaran tahun 2019" jelas nya
Menghimpun dari berbagai hasil konfirmasi pada hari rabo (5/2) dan pencocokan data dokumentasi APBDes tahun 2019, dalam berita edisi satu dan secara terperinci dapatkan berbagai keterangan, ketua komando garuda sakti lembaga aliansi indonesia (LAI) kabupaten pesawaran nyatakan.
"Kami tidak akan tinggal diam atas adanya dugaan kefiktipan penggunaan anggaran dana desa suka jaya pada tahun 2019, saya mengharapkan kepada pamerintah daerah dan penegak hukum di kabupaten pesawaran ini untuk bisa segera periksa dan audit ulang penggunan anggaran DD dan ADD nya dari tahun 2017 sampai 2019, jadi, barang mustahil yang di fiktipkan hanya sebatas itu, kami menduga di setiap anggaran ada, baik fiktip maupun mark up nya dan itu sudah jelas pengelolaan peternakan kandang masyarakat dan sekretaris desa (Sekdes) saja tidak tau, itu sudah jelas fiktip, segera di panggil kades nya itu oleh pihak berwajib sebab itu uang rakyat" Pinta Ketua Aliansi sedikit mendesak
(Ryal).
