Tanggamus - Al Munadi, mantan Ketua Badan Hippun Pemekonan ( BHP ) Pekon Gedung Agung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus bersama enam orang warga lainnya mendapat panggilan dari Inspektorat Kabupaten Tanggamus, Kamis 03 September 2020.
Pemanggilan terhadap mantan ketua BHP dan enam warga lainnya
guna menindak lanjuti pelaporan mantan ketua BHP ke inspektorat kabupaten tanggamus beberapa bulan lalu, terkait pembangunan di pekon yang bersumber dari Dana Desa pada anggaran tahun 2019 yang diduga bermasalah.
Menurut Al Munadi, sewaktu masih menjabat ketua BHP dirinya telah menerima laporan dari masyarakat Pekon Gedung Agung dan di minta oleh masyarakat untuk membawa permasalahan pembangunan yang bersumber dari dana desa tahun 2019 yang di kelola oleh HR selaku PJ kepala Pekon Gedung Agung ke ranah hukum.
" Atas permintaan masyarakat, dan waktu itu saya masih menjabat selaku ketua ( BHP ) Pekon Gedung Agung, saya menindaklanjuti dan melaporkan Pj. HR kepada penegak hukum." ujarnya
Al munadi juga membeberkan jika dirinya selaku mantan Ketua Badan Hippun Pemekonan ( BHP) tidak mengetahui berapa nilai anggaran pekerjaan pembangunan yang di kerjakan oleh HR selaku Pj kepala Pekon Gedung Agung.
Di tempat yang lain, Senil, warga Pekon Gedung Agung juga mengharapkan adanya ketegasan dari pihak inspektorat dalam penanganan pelaporan kami selaku masyarakat tentang masalah pembangunan yang bersumber dari dana desa, kami selaku masyarakat mengharapkan segera adanya perbaikan di pemerintahan Pekon Gedung Agung sehingga permasalahan ini tidak berlarut larut,"pungkasnya
(Tim AJOI)
