SuaraLampung - Tubaba
Belanja Pengadaan Langsung di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021 Terindikasi Adanya Dugaan Pemecahan Paket untuk menghindari Lelang.
Hal terlihat jelas dengan penetapan Metode pengadaan yaitu Pengadaan Langsung. Akan tetapi Pelaksanaan kegiatan di lakukan pada waktu yang bersamaan, tempat yang sama dan masuk pada satu kode rekening yang sama.
Sementara apabila di akumulasi dalam satu kode rekening melampaui nilai lebih dari angka 200 juta rupiah per satu kode rekening, sehingga dalam pengadaan belanja pakaian dinas di sekretariat DPRD Tubaba Tahun 2021 diduga kuat adanya pengkondisian.
Seperti Pada kode 510201010074 dan 510201010063 untuk pengadaan pakaian dinas, 510202010030 untuk jasa kebersihan, 520220020005 dan 520210010003 untuk belanja Peralatan. rekening tersebut merupakan tempat pembayaran dari berbagai pengadaan.
Sedangkan, dalam Perpres no 16 tahun 2018 Pengadaan Barang Jasa, pada bagian ketiga tentang Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa. Pada pasal 20 Ayat 2 huruf d dengan jelas menyebutkan bahwa dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa, dilarang, memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/ Seleksi.
Berdasarkan data dan informasi yang di peroleh SuaraLampung.com. pada link https://sirup.lkpp.go.id/sirup/home/detailPaketPenyediaPublic2017/28443892 di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tubaba Tahun 2021 di temukan 26 paket kegiatan dengan jenis belanja.
Belanja Sewa Kendaraan Dinas dengan pagu anggaran Rp. 306.600.000.
Belanja Modal Peralatan Umum
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan pagu anggaran Rp.14.404.000.
Paket mebeler rapat dengan pagu anggaran Rp.150.000.000.
Paket pengadaan kursi pelastik
dengan pagu anggaran Rp.10.000.000.
Paket Partisi Ruangan dengan pagu anggaran Rp.90.000.000.
Paket Leptop Eselon III PPK dengan pagu anggaran Rp.20.000.000.
Paket Televisi 2 dengan pagu anggaran Rp.20.000.000.
Leptop Eselon IV dengan pagu anggaran Rp. 90.000.000.
Printer Warna dengan pagu anggaran Rp.13.500.000.
Printer 2 dengan pagu anggaran Rp.12.000.000.
Kamera 2 dengan pagu anggaran Rp.30.000.000.
Leptop Eselon III dengan pagu anggaran Rp.20.000.000.
Handycam 2 dengan pagu anggaran Rp. 20.000.000.
CCTV dengan pagu anggaran Rp.15.000.000.
LCD Proyektor dengan pagu anggaran Rp.28.000.000.
Pakaian Batik dengan pagu anggaran Rp.29.000.000.
Belanja Jasa Kebersihan Lantai 1 dengan pagu anggaran Rp.50.000.000.
Belanja Jasa Kebersihan Lantai 2 dengan pagu anggaran Rp.50.000.000. Belanja Jasa Kebersihan Lantai 3 dengan pagu anggaran Rp.37.500.000. Belanja Jasa Kebersihan Halaman
dengan pagu anggaran Rp.60.000.000. Pakaian Sipil Harian (PSH) dengan pagu anggaran Rp.150.000.000. Pakaian Dinas Harian (PDH) dengan pagu anggaran Rp.75.000.000. Pakaian Sipil Resmi (PSR) dengan pagu anggaran Rp.90.000.000. Pakaian Bercirikan Khas Daerah pagu anggaran Rp.195.000.000. Perlengkapan Kain Tapis dengan pagu anggaranRp.105.000.000.
Namun anehnya dari serangkaian jenis paket belanja tersebut diatas
beberapa di antaranya di kerjakan pada waktu yang bersamaan tempat yang sama dalam satu kode rekening yang sama.
Hal tersebut sangat tidak sesuai dan berbanding terbalik dengan Kebijakan dan Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa. Pada Bagian Kedua
tentang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa, Pasal 5
huruf a dan b dengan jelas pada huruf a. menyebutkan kebijakan pengadaan barang dan jasa guna meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa.
b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif.
sementara pada Bagian Ketiga
Pasal 6
Pengadaan Barang/Jasa juga menerapkan prinsip, efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.
Ely, kabag umum DPRD Tubaba dikonfirmasi melalui selulernya. Rabu (30/6/2021) terkait pengadaan pakaian dinas di sekretariat DPRD tubaba tahun 2021?
pengadaan Pakaian sipil harian senilai 150 juta dan pakaian dinas harian senilai 75 juta. Paketnya dipecah?
waktu pelaksanaan pada waktu dan tempat yang sama dan dengan kode rekening yang sama?
Pemecahan itu di lakukan Untuk menghindari Lelang??
Siapa nama pejabat pengadaan pada kegiatan tersebut?
Hingga berita di lansir belum ada balasan dari KPA/PPK kegiatan tersebut meskipun ponselnya dalam keadaan aktif.(Medi/Tim)
