Pesawaran - Masyarakat Desa Pekondoh, kecamatan way lima, Kabupaten Pesawaran, akan mengirim kan sebuah surat laporan ke pamerintah pusat, Presiden Dan Kemensos di jakarta, dalam surat laporan yang dikirimkan oleh masyarakat desa, tentang pengajuan dan pembagian beras 10 kg dampak PPKM bulan agustus 2021 yang diduga kurang berkeadilan.
Dari salah satu masyarakat yang tidak ingin namanya di sebutkan menyatakan bahwa kami tidak puas dalam pembagian bansos 10Kg itu, sebab kami semua terdampak, kami berharap kepada pamerintah pusat untuk memperivikasi ulang sebelum nya setiap pengajuan dari desa pekondoh, sebab setiap pengajuan mereka miliki kepentingan keluarga dan keuntungan sendiri.
"Besok Surat laporan itu kami kirimkan melalui Pos kilat khusus, surat tersebut kami tujukan kepada Presiden Ir, H. Joko widodo dan kementerian sosial di Istana Jakarta sebab dalam pengajuan bansos mengutamakan keluarga yang tidak tepat sasaran" Katanya. Selasa (24/8).
Saat di pastikan tujuan surat laporan ke pamerintah pusat, mereka berharap berkeadilan dalam pengajuan dan pembagian bantuan dan keterbukaan dalam pengelolaan dana anggaran.
Dari salah satu masyarakat lain juga mengatakan, "Dampak PPKM ini kita semua, kan jelas, tapi dalam pengajuan bantuan kepemerintah itu jangan selalu mengutamakan keluarga dulu, sebab ekonomi kita ini lebih parah dari mereka, kalau berbicara bantuan, kami sekeluarga ini seumur hidup tidak pernah mendapat bantuan apapun bentuknya didesa pekondoh ini, kecuali BLT-DD, terlebih dari itu minta Foto copy ktp, kk selama lamanya tau bantuan apa itu sampai sekarang tidak kunjung ada" ungkapnya.
"Ada baberapa nama penerima beras 10kg dari kantor desa yang tidak terdaftar nama nya di panel situs goggle, Cekbansos.kemensos.go.id, kata mereka itu sesuai BNBAnya, BNBA itu kan dari pusat, dasar pusat mengeluarkan bantuan itu atas pengusulan dari desa itu sendiri, saat penginputan data di aplikasi SIKS-NG" Terang Dia.
Sementara itu, salah satu petugas dinas sosial kabupaten pesawaran bidang Fakir miskin menyampaikan. "Beras itu dikirim oleh Perum Bulog yang ditujuakan kepada KPM melalui Rt/Rw Desa itu sendiri, tugas kita hanya mengawal, menerima laporan jika berasnya kutuan seperti kemaren itu, semua pengajuan itu dari desa yang terutama Penerima BPNT, PKH, BST, dan terdaftar di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), dia berhak menerima, kalo mengutamakan keluarga, itu lah jeleknya pengajuan desa itu" Jelas nya.
Wartawan : Ryal
