Pelaksanaan proyek pembangunan jembatan Way Canggu yang berada di Desa Canggu Kecamatan Kalianda sumber dana dari APBD Kabupaten Lampung Selatan tahun 2021 senilai Rp.740.243.758, disinyalir dikerjakan tidak sesuai harapan alias asal jadi.
Pasalnya, menurut salah saorang warga sekitar (Desa Canggu) yang tidak mau disebut namannya mengatakan, pekerjaan proyek jembatan Way Canggu yang dikerjakan oleh Cv. Mulia Abadi tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan.
"Kenapa kami katakan pekerjaannya tidak sesuai dengan Spek, karena pada saat mereka masukan besi coran ke dalam sumuran abutmen, mereka juga diduga memasukkan material coran semen (beton) dengan mutu diluar sepesifikasi mutu, contoh untuk ukuran mutu beton dia standar berapa (K),(F) standar mana yang untuk cor beton yang terpasang,ukuran dan kualitas besinya,bagaimana, belum lagi pekerjaan minor nya, seperti pemasangan batu Bronjong yang sangat terlihat asal asalan, Kalau tidak percaya ini bisa dilihat kesini" Terang warga.
Lanjutnya, selain kualitas beton dan besi ulir yang diduga tidak sesuai RAB, juga pada pekerjaan susunan batu bronjong yang sangat ringkih karna disusun tidak rapat yang terlihat asal asalan. Belum lagi sisa sisa material terlihat berserakan dibantaran sungai,yang seharusnya sisa material semua sudah dibereskan, tetapi ini tidak, dan ini bisa dilihat bersama.
"Kalau kami menilai proyek pembangunan jembatan ini sepertinya dibuat asal -asalan saja," ujarnya.
Bila melihat banyak keluhan terkait mutu proyek di Lampung Selatan yang banyak menjadi sorotan, tentu ini banyak menjadi pertanyaan publik terhadap keseriusan pejabat terkait yang ada di Dinas PUPR Lamsel dalam menjalan fungsinya sebagai leading sektor ataupun pengawasan terkait kualitas mutu proyek yang di biayai dari uang rakyat tersebut.
Wajar saja berkaitan prihal mutu kualitas proyek yang tak kunjung membaik ini terus menjadi sorotan, bisa saja masyarakat berspekulasi, masih adanya prihal dugaan setoran atau fee proyek yang biasa disebut kewajiban oleh para kontraktor itu yang disinyalir masih terus berjalan di Dinas tersebut.
Dari penelusuran informasi terkait bobroknya kualitas mutu proyek dan faktor apa saja yang dapat menjadi penyebabnya sehingga dapat menurunkan kualitas mutu proyek.
Tim media ini mencoba meng investigasi prihal faktor faktor tersebut salah satunya, masalah adanya dugaan uang setoran atau fee proyek yang masih berjalan atau tidak dalam mendapatkan proyek dinas PUPR lamsel,sehingga hal suap menyuap ini juga dinilai menjadi salah satu menyebabkannya menurunya kualitas mutu poreyek.
Salah satunya Tim dari media ini mencoba mewawancarai ke salah satu pemborong yang aktif dilamsel prihal uang setoran atau (fee proyek) tersebut masih berjalan atau tidak,Lelaki dengan inisial A ini mengatakan bahwa masalah itu (setoran-red) itu adalah kewajiban dan itu hal wajib untuk diberikan oleh orang dalam (dinas-red) untuk mendapat kontrak suatu pekerjaan.
"Seperti pekerjaan proyek dengan pagu Rp.200.000.000, dirinya harus menyiapkan uang sebesar Rp.35.000.000, atau 17,5 ,% dari pagu nilai proyek. Kalo tidak paket pekerjaan tersebut terhambat dalam penerbitan kontrak proyek (tidak dikeluarkan kontrak) antara dinas PU dan pemborong, jadi itu kewajiban" tandasnya.
Dari temuan dan pengakuan salah satu pemborong tersebut, terkait masih berjalanya fee proyek yang biasa disebut kewajiban oleh para pemborong itu ,tim dari media ini akan terus menelusuri fakta terkait masih berjalanya dugaan fee Proyek. Dan tidak menutup kemungkinan kasus tersebut tidak hanya ada dinas PU saja kemungkinan juga dinas lainya yang ada kegiatan proyek. Hal ini jelas berdampak terhadap menurunnya mutu kualitas proyek akibat anggaran pembangunan yang tidak maksimal akibat telah disunat oleh oknum pejabat terkait.
(Rli)
