DPRD Lampung Timur menyampaikan beberapa poin permasalahan dibidang Pemerintahan, Pertanahan dan ketertiban umum, Pembangunan, Perekonomian dan bidang Kesejahteraan rakyat pada saat Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kabupaten Lampung Timur Tahun 2023, di Gedung Pusiban Pemkab Lamtim, Kamis (24/03/2022).
Ketua DPRD Lamtim yang diwakili Anggota DPRD Lamtim Ahmad Basuki menyampaikan, bahwa dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Lampung Timur ini merupakan salah Indikator Kinerja DPRD khususnya yang berhubungan dengan kinerja satu alat kelengkapan DPRD yaitu Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Timur. Maka pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Lampung Timur yang disampaikan ini diharapkan dapat menjadi saran dan pendapat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Lampung Timur sehingga kelanjutan prioritas program-program strategis pada Tahun Anggaran 2022 yang belum terlaksana dapat di masukan kembali dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2023, yang didasarkan pada hasil penyerapan aspirasi melalui Reses dan Risalah Hasil Dengar Pendapat dengan Mitra Kerja Organisasi Perangkat Daerah dan Hasil Kunjungan Kerja serta Konsultasi DPRD.
Serta telah disinkronisasikan dengan prioritas pembangunan, dengan fokus dan program prioritas pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada tahun anggaran 2023.
Beberapa permasalahan penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Timur secara garis besarnya telah disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Timur yang meliputi 4 Bidang yang diantaranya adalah: 1. Bidang Pemerintahan, Pertanahan dan Ketertiban Umum, yang meliputi Penyediaan Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (PRTRA) perlu dibangun disetiap desa, Program Sertifikat Prona yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memiliki sertifikat tanah agar dilanjutkan disetiap Wilayah Kabupaten Lampung Timur, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) yang dilaksanakan di setiap desa Kabupaten Lampung Timur agar tetap dilaksanakan. Masih banyak warga yang belum memiliki E-KTP dan Kartu Identitas Anak (KIA) yang merupakan program unggulan Bupati Lampung Timur. Untuk itu agar Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ditingkatkan pelayanannya.
2. Bidang Perekononian dan Keuangan Daerah, mulai dari meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dengan integrasi e- planning dan e-budgeting. Berkaitan dengan Aset Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, pengelolaannya saat ini masih kurang maksimal agar diamankan, sedangkan bukti kepemilikannya belum lengkap sehingga sering bermasalah, untuk itu segera diurus sertifikat dan pengamanannya. Lalu pengembangan sentra-sentra Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) unggulan perekonomian dimasyarakat dengan mempersiapkan sarana dan prasarana untuk untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan hasil produksi. Lalu sinkronisasi antara program Pemerintah Daerah dengan program pembangunan desa yang berdasarkan dari Dana Desa, sehingga diperoleh hasil yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Tata kelola dana hibah atau bansos kepada kelompok masyarakat/organisasi agar dilakukan transparan dan akuntabel, sehingga dicapai profesionalisme dalam pengelolaan dana secara administrasi maupun realisasi penyerapannya," ungkapnya
Lebih lanjut disampaikan, yang ke 3 adalah Bidang Pembangunan, Kebersihan dan Lingkungan Hidup.
Agar menangani masalah kebersihan supaya dilakukan perawatan dan pemeliharaan dengan baik, di samping itu perlu dianggarkan penambahan gerobak motor sampah di setiap pasar, baik pasar daerah maupun pasar desa. Lalu untuk Ketersediaan Air Bersih bagi Masyarakat Kabupaten Lampung Timur agar Pemerintah Kabupaten Lampung Timur lebih meningkatkan Pelayanan dan Pengadaan Jaringan serta memperbaiki kualitas dan kapasitasnya. Program penanganan bencana di Kabupaten Lampung Timur perlu ditingkatkan yaitu Sarana dan Prasarana penanggulangan bencana alam secara umum dan Secara khusus terhadap bencana Kebakaran perlu penambahan Unit Pemadam Kebakaran mengingat luasnya wilayah Kabupaten Lampung Timur. Selain itu sebagai daerah yang waspada terhadap bencana Puting Beliung dan Banjir perlu diberikan perhatian khusus dalam penanganannya. Program pembangunan saluran air baik saluran penghubung maupun saluran lingkungan yang saat ini belum tuntas pelaksanaannya supaya dianggarkan sehingga pembangunan saluran tersebut dapat berfungsi secara optimal, menjadi bagian dari program penanggulangan banjir di Kabupaten Lampung Timur. Kemudian Program Pembangunan Infrastruktur baik pengaspalan jalan, jembatan, irigasi dan bangunan pelayanan publik harus ditingkatkan. Perawatan infrastruktur terutama jalan agar ditingkatkan. Begitu juga peningkatkan penyediaan lampu penerangan jalan di wilayah pemukiman penduduk.
Kemudian ke 4 adalah Bidang Kesejahteraan Rakyat. Dalam hal ini
penggunaan Kartu BPJS di beberapa Rumah Sakit masih belum maksimal, sesuai harapan masyarakat, sehingga diperlukan perbaikan dalam pelayanan kesehatan bagi pengguna BPJS. Lalu berkaitan sektor pendidikan, dalam rangka peningkatkan kegiatan belajar pada sekolah maka perlu diusahakan agar Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dari Pemerintah Propinsi. Sedangkan berkaitan dengan keberadaan PAUD, PKK, Posyandu keberadaannya sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat, untuk itu pelaksanaan dan Dana Operasionalnya tetap harus dipertahankan dan ditingkatkan. Kemudian mengingat Kabupaten Lampung Timur merupakan daerah pertanian, perikanan dan menjadi salah satu lumbung ternak di Propinsi Lampung, maka perlu ditingkatkan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pertanian, peternakan, perikanan untuk meningkatkan hasil produksi," ungkapnya.
Pewarta: Raja-Mandra
