Suaralampung.com, Sukadana — Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sukadana berpartisipasi aktif dalam kegiatan Pendampingan Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Lampung, Kamis (02/10/2025).
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Kanwil Ditjenpas Lampung, Jalu Yuswa Panjang, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan. Ia menegaskan bahwa pelayanan publik yang bersih, transparan dan bebas dari maladministrasi adalah salah satu wujud nyata komitmen pemasyarakatan dalam membangun kepercayaan masyarakat.
“Pelayanan publik merupakan wajah utama yang akan dilihat masyarakat dari institusi pemasyarakatan. Karena itu, setiap jajaran harus berkomitmen kuat dalam mencegah terjadinya maladministrasi serta memastikan bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan berkeadilan,” ujar Jalu Yuswa Panjang.
Pada kesempatan tersebut, Dodik H., S.H., M.H., selaku Kepala Pencegahan Maladministrasi Perwakilan Ombudsman R.I. Provinsi Lampung, hadir sebagai narasumber utama. Ia memaparkan materi terkait konsep maladministrasi, indikator penilaian pelayanan publik, serta langkah-langkah strategis yang harus dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan untuk memperkuat integritas layanan.
Dodik mengatakan bahwa pencegahan maladministrasi bukan hanya kewajiban formal, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral aparatur. Hal ini menjadi kunci untuk menciptakan pelayanan publik yang humanis dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.
Rutan Kelas IIB Sukadana yang dipimpin oleh Farizal Antony turut serta dalam kegiatan tersebut. Kehadiran ini menjadi bukti nyata komitmen Rutan Sukadana dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, sejalan dengan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Kepala Rutan Sukadana, Farizal Antony, menyampaikan dukungannya terhadap upaya dalam memperkuat budaya anti-maladministrasi di lingkungan pemasyarakatan. “Kami jajaran Rutan Sukadana berkomitmen penuh untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bebas dari praktik maladministrasi," ungkapnya.
Pendampingan ini menjadi bekal penting bagi jajaran kami untuk semakin memahami standar pelayanan, memperbaiki kekurangan, dan menghadirkan layanan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat. Harapannya, dengan langkah ini, kami bisa semakin dekat dalam mewujudkan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM,” ungkap Karutan.
Melalui kegiatan pendampingan ini, diharapkan setiap UPT Pemasyarakatan, termasuk Rutan Kelas IIB Sukadana, mampu memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan publik yang prima, mengedepankan integritas, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
