Bandar Lampung — Lonjakan mobilitas masyarakat saat arus mudik Lebaran 2026 diperkirakan kembali menembus angka lebih dari 100 juta orang secara nasional. Besarnya pergerakan ini menjadikan momentum mudik sebagai ujian tahunan bagi sistem transportasi nasional, terutama bagi daerah strategis seperti Lampung yang menjadi gerbang utama Pulau Sumatera.
Dosen Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung (UBL) sekaligus Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemberdayaan Wilayah I (Barat) Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Aditya Mahatidanar Hidayat, Ph.D., menilai kesiapan infrastruktur fisik saja tidak cukup untuk menjamin kelancaran arus mudik tahun ini.
“Lampung memegang posisi sangat strategis karena menjadi pintu masuk kendaraan dari Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni. Pada periode puncak, puluhan ribu kendaraan keluar dari pelabuhan setiap hari dan langsung masuk ke jaringan jalan darat menuju berbagai wilayah di Sumatera. Ini menjadikan Lampung sebagai salah satu titik kritis transportasi nasional,” ujarnya, Rabu (04/03/2026).
Pemerintah Provinsi Lampung di bawah kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menargetkan kondisi jalan provinsi dalam keadaan mantap dan bebas lubang sebelum puncak arus mudik. Saat ini, tingkat kemantapan jalan provinsi berada pada kisaran 79–80 persen. Percepatan penambalan lubang, perbaikan permukaan jalan, serta penanganan titik kerusakan dilakukan guna menjaga kelancaran arus kendaraan.
Menurut Aditya, kondisi jalan yang baik memang berpengaruh langsung terhadap kecepatan perjalanan, kenyamanan, efisiensi bahan bakar, dan keselamatan. Namun, ia menegaskan bahwa tantangan utama bukan semata kualitas perkerasan jalan, melainkan konsentrasi arus kendaraan pada koridor tertentu.
“Pergerakan kendaraan dari pelabuhan menuju Jalan Lintas Sumatera maupun akses jalan tol kerap menimbulkan titik sempit (bottleneck). Jika volume kendaraan melampaui kapasitas jalan, kemacetan tetap terjadi meskipun jalannya mulus,” katanya.
Untuk itu, strategi pengelolaan arus dinilai harus lebih komprehensif. Dinas Perhubungan Provinsi Lampung menyiapkan penerapan sistem pengaturan arus (delaying system) serta zona penyangga (buffer zone) sebelum kendaraan memasuki kawasan pelabuhan. Skema ini bertujuan mencegah penumpukan kendaraan di area pelabuhan dan menjaga proses penyeberangan tetap tertib.
Selain manajemen lalu lintas, penguatan transportasi massal juga menjadi perhatian. Optimalisasi terminal dan angkutan umum antarkota diharapkan mampu mengurangi dominasi kendaraan pribadi, yang berdasarkan berbagai survei nasional masih digunakan lebih dari 60 persen pemudik.
“Ketergantungan pada mobil dan sepeda motor meningkatkan beban jalan, risiko kecelakaan, serta tekanan pada rest area dan SPBU. Karena itu, pengelolaan mudik harus berbasis data real-time, rekayasa lalu lintas di titik rawan, serta koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, kepolisian, operator transportasi, dan pengelola jalan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya penyediaan fasilitas istirahat yang memadai untuk menekan risiko kecelakaan akibat kelelahan, serta edukasi publik terkait perencanaan perjalanan dan keselamatan berkendara. Aditya menilai kebijakan jalan tanpa lubang merupakan fondasi penting, tetapi pemeliharaan infrastruktur seharusnya tidak bersifat musiman. Pendekatan berbasis manajemen aset jalan (road asset management) dengan pemantauan berkala dinilai lebih efektif dibandingkan perbaikan darurat menjelang Lebaran.
“Jika sistem transportasi mampu berfungsi baik saat beban puncak mudik, maka pada kondisi normal kinerjanya akan jauh lebih optimal. Mudik 2026 harus menjadi momentum evaluasi dan perbaikan menyeluruh,” katanya.
Dengan posisi strategisnya, keberhasilan Lampung mengelola arus mudik tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat lokal, tetapi juga pada kelancaran distribusi logistik dan mobilitas di seluruh Sumatera. Jalan yang mulus adalah langkah awal, namun integrasi sistem, manajemen lalu lintas adaptif, dan sinergi lintas sektor menjadi kunci menghadapi tantangan mobilitas ke depan.(Rls/Tika)
