Way Kanan, – Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Pemerintah (CPP) berupa beras dan minyak goreng kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kampung Banjar Agung, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, menuai sorotan dan pertanyaan dari masyarakat.
Sejumlah warga menilai penyaluran bantuan tersebut tidak tepat sasaran. Mereka menduga masih terdapat penerima bantuan yang tergolong mampu secara ekonomi, bahkan ada yang keluarganya telah memiliki pekerjaan tetap sebagai pegawai pemerintah, namun tetap terdaftar sebagai penerima bantuan.
Salah satu warga, Sam’un, mengungkapkan bahwa justru masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak masuk dalam daftar penerima bantuan.
“Yang benar-benar susah justru tidak dapat. Ada warga yang hanya bekerja serabutan malah tidak terdata sebagai penerima,” ujarnya.
Kekecewaan warga semakin bertambah setelah adanya pernyataan dari oknum RT setempat yang dinilai tidak pantas. Warga mengaku sempat mempertanyakan alasan tidak menerima bantuan, namun dijawab dengan nada yang menyinggung, diduga karena tidak memiliki kedekatan dengan pihak tertentu di kampung.
Menanggapi polemik tersebut, Camat Baradatu, Pawit Abimaba, saat dikonfirmasi media menjelaskan bahwa data penerima bantuan berasal dari Dinas Sosial.
“Data penerima sudah sesuai dengan yang ditentukan oleh Dinas Sosial. Namun jika ada persoalan di lapangan, nantinya akan dilakukan pengecekan kembali apakah sudah sesuai atau ada kekeliruan,” jelasnya. Pada Kamis (21 Mei 2026).
Warga berharap adanya verifikasi ulang dan transparansi dalam penetapan data KPM agar bantuan benar-benar tepat sasaran. Mereka juga meminta pemerintah kampung dan instansi terkait tidak hanya berpatokan pada data lama, melainkan melakukan pembaruan secara berkala.
Sebagaimana diketahui, penyaluran bantuan sosial telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa bantuan diprioritaskan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, serta data penerima harus diperbarui secara berkala guna menghindari ketidaktepatan sasaran.
Polemik ini pun menjadi perhatian masyarakat luas. Warga berharap pemerintah daerah, Dinas Sosial, serta pihak terkait segera turun langsung ke lapangan untuk melakukan evaluasi menyeluruh, sehingga penyaluran bantuan sosial dapat berjalan adil, transparan, dan tepat sasaran.(Rls/ Red)
