Lampung Timur, — Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melaksanakan Kick Off Meeting Penyusunan Dokumen Integrated Area Development (IAD) Makmur Lestari Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026 sebagai langkah awal dalam membangun kesamaan persepsi, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta menyusun arah pengembangan kawasan berbasis Perhutanan Sosial yang terintegrasi, produktif, dan berkelanjutan.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur pemangku kepentingan, antara lain [nama perangkat daerah/OPD, perwakilan KPH, perwakilan BPDAS, perwakilan Balai Perhutanan Sosial Palembang, akademisi/perguruan tinggi, kelompok Perhutanan Sosial/KPS, pemerintah desa, dunia usaha/mitra, serta unsur pendukung lainnya.
Kehadiran berbagai pihak tersebut menunjukkan bahwa penyusunan IAD Makmur Lestari tidak hanya menjadi agenda teknis perencanaan, tetapi juga menjadi ruang konsolidasi bersama untuk memperkuat pengelolaan Perhutanan Sosial di Kabupaten Lampung Timur.
Penyusunan dokumen IAD Makmur Lestari diarahkan untuk mengintegrasikan potensi kawasan hutan, desa penyangga, komoditas lokal, kelembagaan masyarakat, akses pasar, serta dukungan program lintas sektor. Melalui pendekatan ini, pengembangan Perhutanan Sosial diharapkan tidak hanya berhenti pada pemberian akses legal, tetapi juga berlanjut pada penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas kelompok, pendampingan usaha, pengembangan nilai tambah produk, serta perlindungan fungsi ekologis kawasan.
Dalam forum tersebut, perwakilan Balai Perhutanan Sosial Palembang, Habibie, menyampaikan sejumlah tanggapan dan arahan penting. bahwa BPDAS perlu dilibatkan dalam proses penyusunan IAD, terutama karena aspek rehabilitasi lahan, pengelolaan DAS, konservasi tanah dan air, serta peningkatan fungsi ekologis kawasan memiliki keterkaitan erat dengan keberhasilan Perhutanan Sosial.
Selain itu, ia mengingatkan agar penyusunan dokumen mengacu pada petunjuk pelaksanaan penyusunan IAD dan memanfaatkan dokumen-dokumen contoh yang telah tersedia sebagai bahan pembanding, termasuk dokumen yang telah dikirimkan sebelumnya untuk melihat bagian-bagian yang dapat diadopsi sesuai konteks Kabupaten Lampung Timur.
Dalam kesempatan tersebut juga ditekankan bahwa IAD merupakan bentuk komitmen Kabupaten Lampung Timur dalam mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
Salah satu hal penting dalam kebijakan tersebut adalah percepatan akses legal bagi masyarakat. Namun, akses legal bukan satu-satunya tujuan. Masih terdapat potensi kawasan hutan yang perlu memperoleh akses legal, dan setelah akses diberikan, kelompok masyarakat tetap membutuhkan pendampingan agar mampu mengelola kawasan secara produktif dan berkelanjutan.
Habibie menambahkan bahwa tanpa peran pendamping, pengembangan Perhutanan Sosial akan sulit berjalan optimal.
"Pendampingan diperlukan dalam penguatan administrasi kelompok, penyusunan rencana kerja, pengelolaan usaha, pencatatan keuangan, kemitraan, akses pasar, hingga pengembangan produk. Ia juga menekankan pentingnya memasukkan unsur media dalam pendekatan pentahelix, karena publikasi memiliki peran strategis dalam memperluas informasi, membangun dukungan publik, dan memperlihatkan capaian kegiatan Perhutanan Sosial kepada masyarakat luas, " Ungkapnya pada Jum'at (22 Mei 2026).
Selain itu, forum juga membuka ruang untuk memperluas kolaborasi dengan lembaga lain, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lampung. Keterlibatan OJK dinilai penting karena dapat mendukung akses kelompok Perhutanan Sosial terhadap lembaga keuangan di Lampung Timur, baik melalui penguatan literasi keuangan, akses pembiayaan, maupun pengembangan skema dukungan bagi usaha masyarakat berbasis kawasan.
Melalui Kick Off Meeting ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berharap proses penyusunan Dokumen IAD Makmur Lestari dapat berjalan secara partisipatif, berbasis data, dan mampu menghasilkan rencana aksi yang operasional. Dokumen ini diharapkan menjadi acuan bersama bagi pemerintah daerah, KPH, BPDAS, kelompok Perhutanan Sosial, akademisi, dunia usaha, media, lembaga keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong pengelolaan kawasan yang lestari sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(Rls/Raja/Tri)
