LAMPUNG SELATAN — Tim peneliti UIN Raden Intan Lampung menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Strategi Ekonomi Biru melalui Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dalam Mewujudkan SDG’s Desa (Studi pada Masyarakat Pesisir Lampung dan Banten)” di Balai Desa Kunjir, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Sabtu (19/9/2026).
Kegiatan yang diikuti oleh 30 peserta tersebut melibatkan warga Desa Kunjir yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. FGD menghadirkan Ketua Peneliti Dr. Hanif, S.E., M.M., Anggota Peneliti Dr. Suhendar, S.E., M.S.Ak., Akt., ChFA., akademisi UIN Raden Intan Lampung Nurhayati, S.E., M.M., serta Kepala Desa Kunjir Rio Imanda, S.H., M.H.
Kegiatan ini merupakan bagian dari penelitian yang dibiayai melalui Pendanaan Riset MORA–The AIR Funds Kementerian Agama Republik Indonesia dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Penelitian tersebut bertujuan merumuskan strategi pengembangan ekonomi biru yang sesuai dengan potensi, kebutuhan, dan karakteristik masyarakat pesisir di Provinsi Lampung dan Banten.
Ketua Peneliti, Dr. Hanif, menjelaskan bahwa ekonomi biru tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat pesisir, tetapi juga menekankan pemanfaatan sumber daya laut secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.
“Ekonomi biru harus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan pesisir. Melalui FGD ini, kami ingin memperoleh informasi langsung dari masyarakat mengenai potensi, permasalahan, dan kebutuhan nyata yang mereka hadapi,” ujar Dr. Hanif.
Menurutnya, masyarakat nelayan harus ditempatkan sebagai pelaku utama dalam pengelolaan potensi pesisir. Program pemberdayaan tidak dapat hanya disusun melalui pendekatan dari atas, tetapi perlu berangkat dari pengalaman, pengetahuan lokal, dan aspirasi masyarakat.
Anggota Peneliti, Dr. Suhendar, menyampaikan bahwa pengembangan ekonomi biru harus didukung oleh tata kelola yang baik, penguatan kelembagaan masyarakat, peningkatan literasi keuangan, dan pengembangan usaha produktif berbasis potensi desa.
“Potensi laut dan pesisir tidak cukup hanya menghasilkan ikan sebagai komoditas utama. Hasil tangkapan dapat dikembangkan menjadi berbagai produk olahan yang mempunyai nilai tambah. Masyarakat juga dapat mengembangkan wisata bahari, konservasi pesisir, pengolahan limbah hasil perikanan, serta usaha mikro berbasis sumber daya lokal,” jelas Dr. Suhendar.
Ia menambahkan bahwa konsep ekonomi biru perlu diintegrasikan dengan program pembangunan desa, khususnya dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa atau SDGs Desa. Integrasi tersebut penting agar pemberdayaan masyarakat pesisir memperoleh dukungan kebijakan, kelembagaan, pendanaan, dan keberlanjutan program.
“Desa memiliki posisi strategis dalam membangun ekosistem ekonomi biru. Pemerintah desa, kelompok nelayan, Badan Usaha Milik Desa, pelaku UMKM, perguruan tinggi, pemerintah daerah, serta dunia usaha perlu membangun kolaborasi yang berkelanjutan,” katanya.
Akademisi Dorong Peningkatan Kapasitas Masyarakat
Akademisi UIN Raden Intan Lampung, Nurhayati, S.E., M.M., menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung keberhasilan penerapan ekonomi biru di wilayah pesisir.
Menurutnya, kekayaan sumber daya laut perlu diimbangi dengan kemampuan masyarakat dalam mengelola usaha, menciptakan inovasi produk, menyusun pencatatan keuangan, serta memanfaatkan teknologi untuk memperluas pemasaran.
“Pemberdayaan masyarakat tidak hanya dilakukan dengan memberikan bantuan, tetapi juga dengan membangun pengetahuan, keterampilan, dan kemandirian. Nelayan dan keluarganya perlu memperoleh pelatihan mengenai pengolahan hasil perikanan, pengemasan, pemasaran digital, pengelolaan keuangan, dan pengembangan usaha,” ujar Nurhayati.
Ia menjelaskan bahwa keterlibatan perguruan tinggi dapat diwujudkan melalui penelitian, pelatihan, pendampingan, serta pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi juga dapat menjadi penghubung antara masyarakat pesisir, pemerintah, lembaga keuangan, dan dunia usaha.
“Kolaborasi antara perguruan tinggi dan masyarakat harus menghasilkan program yang dapat diterapkan. Potensi yang dimiliki Desa Kunjir perlu dikembangkan menjadi kegiatan ekonomi produktif yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan pesisir,” tambahnya.
Kepala Desa Dukung Pengembangan Ekonomi Biru.
Kepala Desa Kunjir, Rio Imanda, S.H., M.H., menyambut baik pelaksanaan FGD tersebut. Menurutnya, Desa Kunjir memiliki potensi sumber daya pesisir yang besar dan perlu dikelola secara terarah agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami mengapresiasi tim peneliti dan akademisi UIN Raden Intan Lampung yang telah memilih Desa Kunjir sebagai salah satu lokasi penelitian. Kegiatan ini menjadi ruang bagi masyarakat, khususnya para nelayan, untuk menyampaikan kondisi yang mereka alami, mulai dari persoalan hasil tangkapan, pemasaran, permodalan, sarana produksi, sampai dengan perlindungan lingkungan pesisir,” ungkap Rio Imanda.
Ia berharap hasil penelitian tidak berhenti pada penyusunan laporan, tetapi dapat menghasilkan model pemberdayaan yang bisa diterapkan dan dikembangkan di Desa Kunjir.
“Pemerintah desa siap mendukung program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kami berharap akan ada tindak lanjut berupa pelatihan, pendampingan usaha, penguatan kelompok nelayan, serta pengembangan produk unggulan desa,” tambahnya.
Nelayan Sampaikan Aspirasi dan Permasalahan Pelaksanaan FGD berlangsung secara partisipatif. Para peserta menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat nelayan, antara lain ketidakpastian hasil tangkapan, perubahan cuaca, keterbatasan peralatan, rendahnya nilai jual hasil perikanan, keterbatasan akses permodalan, serta belum optimalnya pengolahan dan pemasaran produk hasil laut.
Selain membahas permasalahan, peserta juga mengidentifikasi sejumlah potensi yang dapat dikembangkan, seperti pengolahan ikan menjadi produk bernilai tambah, pemasaran berbasis digital, pengembangan wisata pesisir, penguatan kelompok usaha nelayan, pelestarian ekosistem laut, serta pengelolaan sampah dan limbah di kawasan pantai.
Salah seorang peserta FGD, Maski, mengatakan kegiatan tersebut memberikan wawasan baru kepada masyarakat mengenai pentingnya mengelola hasil laut secara berkelanjutan.
“Selama ini kami lebih banyak berfokus pada kegiatan menangkap ikan dan menjual hasil tangkapan. Melalui FGD ini, kami memperoleh pengetahuan bahwa hasil laut dapat diolah menjadi produk lain yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Kami juga menjadi lebih memahami pentingnya menjaga laut dan lingkungan pesisir,” ujar Maski.
Ia berharap kegiatan tersebut dapat dilanjutkan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan yang lebih praktis.
“Kami berharap setelah FGD ada pelatihan pengolahan hasil ikan, pengemasan produk, pemasaran, dan bantuan penguatan kelompok nelayan. Jika dilakukan secara berkelanjutan, kegiatan seperti ini dapat membantu meningkatkan penghasilan keluarga nelayan,” lanjutnya.
Merumuskan Model Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui diskusi kelompok, tim peneliti menghimpun data mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat, potensi sumber daya pesisir, kelembagaan kelompok nelayan, pola pemasaran hasil tangkapan, partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan, serta dukungan kebijakan pemerintah desa.
Berbagai masukan dari peserta akan menjadi bahan penting dalam merumuskan model pengelolaan wilayah pesisir berbasis ekonomi biru. Model tersebut diharapkan mampu menghubungkan aspek ekonomi, sosial, lingkungan, tata kelola desa, nilai-nilai keagamaan, serta kearifan lokal masyarakat pesisir.
FGD juga menghasilkan sejumlah rekomendasi awal, antara lain peningkatan kapasitas kelompok nelayan, diversifikasi produk olahan hasil laut, perluasan akses pasar, penguatan literasi dan pengelolaan keuangan, pengembangan usaha berbasis potensi pesisir, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan laut.
Selain itu, diperlukan kerja sama yang lebih kuat antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten dan provinsi, perguruan tinggi, kelompok nelayan, BUMDes, pelaku usaha, lembaga keuangan, dan lembaga pendanaan. Kolaborasi tersebut diperlukan agar program ekonomi biru tidak bersifat sementara, tetapi dapat menjadi bagian dari perencanaan pembangunan desa.
Kegiatan ditutup dengan penyampaian komitmen bersama untuk mendukung pengelolaan sumber daya pesisir yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan. Tim peneliti selanjutnya akan mengolah hasil diskusi dan temuan lapangan sebagai dasar penyusunan strategi serta model pemberdayaan masyarakat pesisir yang dapat diterapkan di Lampung dan Banten.
Pelaksanaan FGD di Desa Kunjir diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat posisi masyarakat nelayan sebagai pelaku utama pembangunan pesisir. Melalui penerapan ekonomi biru, sumber daya laut tidak hanya diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga tetap terjaga untuk generasi yang akan datang.(Rls/ Juanda)
