Lampung Selatan — Dugaan praktik penampungan dan perdagangan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Biosolar bersubsidi di kawasan Jalan Ir. Sutami, Gunung Besi, Lampung Selatan, menjadi sorotan. Sebuah lokasi bekas tambang batu diduga dimanfaatkan sebagai tempat pengumpulan, penampungan, sekaligus transaksi jual beli solar subsidi.
Temuan ini memunculkan pertanyaan serius: dari mana BBM tersebut diperoleh, siapa yang memasok, siapa yang menampung, dan siapa aktor yang mengendalikan bisnis tersebut?
Berdasarkan dokumentasi foto dan informasi yang dihimpun INC MEDIA, di lokasi terlihat sejumlah jeriken berukuran besar berwarna biru dan hitam yang diduga digunakan untuk menampung Biosolar. Informasi awal menyebutkan jumlah wadah penampungan di kawasan tersebut mencapai puluhan hingga ratusan jeriken.
Sejumlah orang juga terlihat berkumpul di sekitar jeriken. Di lokasi terdapat kendaraan roda dua, mesin pompa atau Alkon, serta kendaraan yang diduga berkaitan dengan aktivitas pengangkutan BBM.
Kawasan tersebut merupakan area bekas tambang batu dengan kondisi tanah terbuka dan tebing galian. Keberadaan tempat penampungan di area seperti ini patut mendapat perhatian serius, terutama terkait keamanan penyimpanan BBM dan legalitas aktivitas usaha.
Solar Diduga Dikumpulkan dari Sejumlah SPBU
Informasi yang diterima Sara Lampung menyebutkan, solar subsidi tersebut diduga berasal dari sejumlah SPBU. BBM dikumpulkan oleh para sopir kendaraan, termasuk sopir truk, kemudian dibawa menuju lokasi untuk ditampung dan diperjualbelikan kembali.
Jika informasi ini terbukti, persoalannya bukan lagi sekadar aktivitas pembelian BBM oleh perorangan. Aparat perlu menelusuri kemungkinan adanya pola pengumpulan dan distribusi yang terorganisir.
Sebab, BBM bersubsidi merupakan barang yang penyalurannya diatur pemerintah untuk membantu masyarakat dan sektor yang berhak menerima.
Penyalahgunaan distribusi dapat mengganggu hak konsumen yang berhak mendapatkan BBM subsidi sekaligus berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Kendaraan Bertuliskan Maxim dan Mesin Alkon Perlu Diperiksa
Hal lain yang tidak boleh luput dari perhatian aparat adalah keberadaan kendaraan bertuliskan Maxim yang terlihat terparkir di sekitar lokasi.
Kendaraan tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas di kawasan penampungan.
Namun, belum dapat dipastikan apakah kendaraan itu benar digunakan untuk mengangkut BBM atau memiliki hubungan dengan pihak pengelola.
Begitu pula keberadaan mesin pompa atau Alkon yang terlihat di sekitar area. Fungsinya perlu diperiksa untuk mengetahui apakah digunakan dalam proses pemindahan BBM atau untuk keperluan lain.
Aktivitas keluar-masuk kendaraan truk juga perlu ditelusuri. Aparat harus memeriksa apakah kendaraan tersebut terlibat dalam pengiriman, pengumpulan, maupun distribusi BBM.
Jangan sampai keberadaan berbagai sarana tersebut hanya menjadi pemandangan biasa tanpa ada pemeriksaan terhadap aktivitas yang berlangsung di dalamnya.
Siapa Pemilik Lahan dan Pengendali Bisnis Ini?
Hingga informasi ini disusun, identitas pemilik lahan, pengelola tempat, pemasok BBM, hingga pihak yang diduga menjadi pengendali transaksi belum diketahui.
Pertanyaan mendasarnya adalah siapa yang menyediakan modal untuk membeli BBM dari para sopir? Siapa yang mengatur pengumpulan? Siapa pembeli akhirnya? Dan apakah ada pihak lain yang mendapatkan keuntungan dari dugaan perdagangan tersebut?
Penelusuran tidak boleh berhenti pada orang-orang yang terlihat di lapangan.
Jika memang terdapat praktik penampungan dan perdagangan BBM subsidi secara melawan hukum, aparat harus mengungkap seluruh mata rantainya, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak yang memiliki modal dan mengendalikan aktivitas dari belakang layar.
Ironisnya aktivitas tersebut diduga di Bekup Langsung Oknum TNI AL berinisial JT, Kapolda Lampung yang Baru Diminta Turun Langsung
Masyarakat dan aparat penegak hukum kini dihadapkan pada pentingnya pengawasan distribusi BBM subsidi. Karena itu, Kapolda Lampung yang baru, Brigjen Pol. Yustan Alpiani, diminta memberikan perhatian serius terhadap dugaan aktivitas di kawasan Jalan Ir. Sutami, Gunung Besi.
Kapolda diharapkan memerintahkan pemeriksaan langsung dan penyelidikan menyeluruh melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Lampung.
Langkah tersebut penting untuk memastikan apakah lokasi bekas tambang batu itu benar digunakan sebagai tempat penampungan dan transaksi BBM subsidi secara ilegal.
Selain Polda Lampung, sejumlah pihak juga perlu dilibatkan, antara lain:
1. Ditreskrimsus Polda Lampung, untuk menyelidiki dugaan tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi dan menelusuri jaringan distribusinya.
2. Polres Lampung Selatan dan Polsek setempat, untuk melakukan pengecekan serta pengamanan lokasi sesuai kewenangan.
3. BPH Migas, untuk menelusuri dugaan penyimpangan penyaluran BBM subsidi.
4. Pertamina Patra Niaga, untuk memeriksa kemungkinan keterkaitan SPBU yang diduga menjadi sumber pasokan.
5. Dinas ESDM Provinsi Lampung, untuk memeriksa aspek perizinan kegiatan penyimpanan dan distribusi BBM sesuai kewenangannya.
6. Dinas Lingkungan Hidup setempat, untuk memeriksa potensi pencemaran dan risiko lingkungan dari aktivitas penyimpanan BBM.
7. Pemerintah daerah dan aparat wilayah setempat, untuk membantu mengidentifikasi pemilik lahan serta status kegiatan di kawasan tersebut.
Ancaman Pidana Menanti Jika Penyalahgunaan Terbukti
Secara hukum, penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah dapat dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah.
Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.
Namun, penerapan pasal harus didasarkan pada hasil penyelidikan, alat bukti, serta terpenuhinya unsur tindak pidana.
Aparat juga perlu memeriksa kemungkinan adanya pelanggaran dalam rantai penyaluran BBM, termasuk apabila ditemukan pembelian yang tidak sesuai ketentuan di SPBU.
Jangan Hanya Sopir yang Diperiksa, Bongkar Sampai ke Pemodal!
INC MEDIA menilai dugaan aktivitas di kawasan Jalan Ir. Sutami, Gunung Besi, tidak boleh dibiarkan tanpa pemeriksaan. Apalagi jika benar terdapat pengumpulan BBM subsidi dari sejumlah SPBU yang kemudian ditampung dan diperdagangkan kembali.
Penindakan yang hanya menyasar sopir atau pekerja lapangan tidak cukup apabila terdapat pihak lain yang mengatur pasokan, menyediakan modal, menguasai tempat, dan mengendalikan transaksi.
Publik membutuhkan penegakan hukum yang menyentuh seluruh mata rantai, bukan sekadar penindakan terhadap pelaku yang paling mudah ditemukan.
Kapolda Lampung Brigjen Pol. Yustan Alpiani kini ditantang membuktikan komitmen penegakan hukum yang profesional dan transparan. Apakah dugaan penampungan solar subsidi di bekas tambang batu Jalan Ir. Sutami, Gunung Besi, akan diperiksa hingga ke akar jaringannya?
INC MEDIA membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi pemilik lahan, pengelola lokasi, pihak yang berkaitan dengan kendaraan, pengelola SPBU, Pertamina, maupun instansi terkait.
Catatan Redaksi: Seluruh dugaan dalam pemberitaan ini masih memerlukan verifikasi dan pembuktian oleh aparat berwenang. Media Suaralampung menjunjung asas praduga tak bersalah dan membuka ruang bagi seluruh pihak untuk memberikan penjelasan. (Rls)
