Suaralampung.com. Kerajaan adat Paksi Pak Skala Brak Lampung menggelar Hippun Adat Saibatin paksi (Musyawarah Agung para Sultan kerajaan adat paksi pak skala brak) dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat dari empat kepaksian di Lampung Barat (Lambar), yang menjadi rangkaian kegiatan Festival Skala Brak III dalam rangka peringatan HUT ke-25 kabupaten setempat. Acara dipusatkan di Lamban gedung Pekuon Ratu Kepaksian Buay Nyerupa di Kecamatan Sukau Kamis (21/7), dihadiri empat kepaksian, tokoh adat dan pihak eksekutif dan legislatif.
Hippun Adat Sai Batin Paksi yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Festival Skala Brak dalam memperingati HUT ke-25 bumi beguai jejama sai betik itu, dimaksudkan menjadi wadah untuk menyerap aspirasi masyarakat adat.
Di mana sebelumnya masyarakat dari empat kepaksian menggelar musyawarah paksi yang hasilnya mengusulkan beberapa harapan pembangunan kepada pemerintah daerah.
Terdapat enam poin yang diusulkan oleh empat kepaksian yang merupakan hasil hippun adat sai batin paksi tersebut, yakni bahwa dengan memperhatikan ejaan huruf Lampung khususnya di Negeri asal sai batin dipandang perlu merubah kalimat BGHAK menjadi BGHAK atau huruf G diganti dengan huruf K, penggunaan kata BGHAK tersebut memang sudah dilakukan pemkab Lambar, salah satunya pada bangunan nomenklatur selamat datang di bumi skala bghak, rest area Sumberjaya.
Poin kedua yakni, bahwa dalam rangka pelestarian seni dan adat budaya Lampung yang ada di bumi Sekala Bkhak dipandang perlu merubah nama-nama desa atau pekon menjadi nama-nama dalam istilah Lampung. Selain itu pada poin keempat yakni dipandang perlu mengevaluasi kembali realisasi keputusan hippun adat sai batin paksi tahun 2015 lalu.
Selanjutnya poin rekomendasi keempat, Pemerintah daerah untuk dapat membuat monument tugu paksi pak sekala bkhak di Kelurahan Waymengaku Liwa Ibukota Lambar. Dan selanjutnya Pemerintah daerah melalui Dinas Kehutanan untuk dapat mengikut sertakan sai batin paksi pak sekala bhkak dalam pengawasan, pelestarian dan pengakuan hutan ulayat hak masyarakat adat sesuai keputusan MK. No 35/Pi.u/2012 yang menetapkan hutan adat.
Dan terakhir, poin rekomendasi dari empat kepaksian untuk untuk Pemkab Lambar, yakni agar pemerintah daerah senantiasa mempromosikan budaya kearifan local yang ada di bumi sekala bkhak.
Enam rekomendasi tersebut untuk pemerintah daerah tersebut, merupakan hasil kesepakatan dati empat sultan yakni Sai Batin Kepaksian Pernong Drs. Pangeran Edwarsyah Pernong, S.H, M.H., gelar Sultan Skala brak yang dipertuan yang ke XXIII, Sai Batin Buay Nyerupa Drs. Salman Parsi, gelar sultan pikulun jaya diningrat, Sai Batin Kepaksian Jalan Di Way Selayar Akbar Puspanegara, S.E, Akt., Gelar Sultan Jaya Kesuma IV, kemudian Sai Batin Kepaksian Belunguh Yanuar Firmansyah, S,E., Gelar Sultan Junjungan Sakti.
Dalam sambutannya, putra mahkota kerajaan adat Paksi Pak Sekala Brak kepaksian Pernong, Pangeran Elprinse Syah Pernong yang mewakili sang ayah, mengatakan dirinya mengapresiasi upaya pemerintah daerah dalam melestarikan adat budaya yang selama ini dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat.
Mewakili masyarakat adat, putra mahkota juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada pemerintah daerah yang telah bersinergi dengan masyarakat adat dalam membangun daerah.
"Sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadikan suksesnya pembanguna daerah,"Kata pangeran.
Sementara Saibatin Kepaksian Nyerupa Drs. Salman Parsi, gelar sultan pikulunjaya diningrat, mengatakan para sai batin dari empat kepaksian mendukung penuh upaya pemerintah daerah dalam melestariakn adat dan budaya di bumi beguai jejama tersebut.
",Kami sangat mengapresiasi langkah pemerintah yang mempasilitasi kegiatan hippun adat sebagai bagian dari upaya menyerap aspirasi masyarakat adat dalam pembangunan daerah," katanya.
Sementara itu, Wakil Bupati Drs. Hi. Makmur Azhari dalam sambutannya mengatakan pemerintah daerah selama ini berupaya untuk terus konsisten dalam melestarikan adat dan budaya masyarakat Lambar.
Dikatakan Wabup sinergitas antara pemerintah daerah dengan masyarakat yang selama ini berjalan dengan baik mampu menggeliatkan berjalannya roda pembangunan di bumi beguai jejama sai betik.
" Atas dukungan masyarakat, program pemerintah berjalan dengan baik, terciptanya situasi keamanan."Ungkapnya.
Salah satunya, kegiatan hippun adat yang masuk dalam rangkaian kegiatan festival sekala brak III, merupakan upaya pemerintah daerah dalam menyerap asprisasi masyarakat adat yang nantinya menjadi perhatian pemerintah daerah dan dituangkan dalam program pembangunan, hasil dari hippun adat tersebut, akan menjadi masukan bagi pemerintah daerah yang akan dituangkan dalam program pembangunan kedepan.
Wabup berhadap kedepan Hippun adat yang menjadi rangkaian kegiatan festival sekala brak telah ditetapkan sebagai agenda tahunan pemerintah daerah Lambar, tidak hanya diikuti oleh para saibatin dari empat kepasian melainkan juga melibatkan beberapa masyarakat adat, baik marga Liwa dan para tokoh adat lainnya yang ada di Lambar. (Eko)
