Aminnudin Uzir: Legislatif Dan Eksekutif Hendaknya Harmonis Agar Visi Misi Kepala Daerah Dapat Berjalan Maksimal

Iklan

Aminnudin Uzir: Legislatif Dan Eksekutif Hendaknya Harmonis Agar Visi Misi Kepala Daerah Dapat Berjalan Maksimal

Redaksi
Rabu, Oktober 12, 2016 | 12:56 WIB 0 Views Last Updated 2016-10-16T08:10:55Z
SuaraLampung.ComLampung Utara - Insiden keributan antara legeslatif dan eksekutif atau Madri Daud anggota komisi 1 dari praksi Gerindra dengan Syahbudin Kepala Dinas PU Lampung Utara (Lampura) di dalam gedung DPRD setempat saat digelarnya sidang paripurna kemarin (6/10), menjadi sorotan oleh LBH Pembangunan Lampung

Aminnudin Uzir selaku Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lampung sangat menyayangkan insiden tersebut. "Itu semua hanya miscomunictian saja, seharusnya legislatif jangan mevonis, coba untuk duduk bersama dibahas dengan kepala dingin". Tutur pria alumni fakultas hukum universitas muhammadiyah jakarta tersebut. Rabu (12/10/2016)

Dengan kejadian tersebut dikhawatirkan akan menghambat dan berdampak buruk bagi kesinambungan pembangunan daerah dan korbannya tentu saja masyarakat. "Karena agenda yang seharusnya sudah berjalan harus tersendat lantaran perseteruan para elit di parlemen". Sambung pendiri Ormas Laskar Pemuda Indonesi (LPI) tersebut
Aminnudin Uzir: Legislatif Dan Eksekutif Hendaknya Harmonis Agar Visi Misi Kepala Daerah Dapat Berjalan Maksimal
Lebih dalam dirinya memaparkan. "Perlu diketahui oleh seluruh anggota DPRD Lampura, negara kita ini mempunyai sistem pemerintahan Trinitas atau tiga kekuasaan lembaga negara yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif, masing-masing lembaga ini hendaknya tidak boleh saling interpensi dan patut saling menghormati". Paparnya

"Dalam hal BK legislatif Kabupaten Lampura, untuk mengklarifikasi permasalahan antara Kadis PU dengan anggota DPRD madri Daud, BK hanya berhak mengundang lembaga eksekutif dalam hal ini pak Syahbudin, itu pun harus seizin Bupati Lampura selaku pimpinan daerah kabupaten Lampura apabila mekanisme tersebut tidak dilaksanakan, yang mana kepala dinas PU datang memenuhi undangan tersebut tanpa seizin Bupati maka kepala dinas PU itu salah dan akan terkena sangsi oleh kepala daerah kabupaten Lampura". Pungkasnya

Dirinya berharap agar hubungan antara legislatif dan eksekutif tetap harmonis dan saling menghormati jangan saling merendahkan agar visi misi kepala daerah bisa berjalan maksimal
Untuk diketahui, Diduga kesalah pahaman kedua belah pihak, sehingga terjadi letupan-letupan argumentasi diruang sidang paripurna, dimana informasi yang terhimpun, berawal dari teguran Madri Daud terhadap Syahbudin yang diduga jarang ngantor alias tidak masuk kerja.

"Kami dapat masukan dari para rekanan jika Kepala Dinas PU, jarang sekali masuk kerja, sehingga sebagai anggota Komisi satu saya bermaksud menegurnya dan mungkin teguran itu tidak bisa diterima oleh Kadis PU". Ungkap Madri kepada awak media

Madri menambahkan bahwa dirinya dari Komisi 1 hanya menjalankan tupoksi dalam pengawasan dan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil dan bukan karena ada masalah pribadi dengan Kepala Dinas PU
Sementara ditempat terpisah, Syahbudin membantah apa yang dituduhkan pada dirinya, bahwa setiap apel pagi ia langsung menjalankan intruksi Bupati Lampura, H. Agung Ilmu Mangkunegara, yakni melakukan peninjauan pelaksanaan pembangunan yang sedang berlagsung diBumi ragem tunas Lampung. "Hal ini bertujuan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik sesuai harapan masyarakat". Katanya diamini oleh Susilo Dwiko selaku Sekretarisnya

Lebih dalam Syahbudin menerangkan selain melakukan pengawasan terhadap hasil pembangunan di 23 kecamatan yang ada di Lampura, ia juga ditugaskan oleh Bupati, keluar kota guna melakukan dialog kepada pemerintah Provinsi hingga pemerintah Pusat, dalam mencari bantuan untuk Lampura. "Seperti rencana pembangunan jalur exit tol diLampura dan turunnya bantuan stimulan bedah rumah serta program-program lainnya dan ini semua upaya kita dalam rangka memajukan Lampura". Terangnya. (RH)
Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Aminnudin Uzir: Legislatif Dan Eksekutif Hendaknya Harmonis Agar Visi Misi Kepala Daerah Dapat Berjalan Maksimal

Trending Now

Iklan

iklan