Pesawaran – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi penyelamat gizi anak sekolah justru berubah menjadi alat pembalasan dan hukuman yang kejam. Dua anak di Desa Trimulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, menjadi korban pemutusan sepihak bantuan MBG hanya karena orang tua mereka berani mengkritik buruknya pelayanan dapur melalui media sosial.
Dua anak tersebut adalah kakak beradik, Alfan, siswa kelas VI MI Al-Fatah, dan Arsya, murid RA Ma’arif Tegineneng. Keduanya secara tiba-tiba tidak lagi menerima jatah MBG yang disalurkan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program MBG Desa Trimulyo yang dikelola Yayasan Garanta.
Fakta memalukan ini memicu kemarahan Wakil Ketua I DPRD Pesawaran, M. Nasir, bersama Komisi IV DPRD Pesawaran. Mereka turun langsung menemui kedua anak tersebut sekaligus menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke dapur SPPG MBG Trimulyo, Rabu (21/1/2026).
Hasil sidak DPRD membuka borok besar pengelolaan MBG. Di sekolah, DPRD menemukan menu makanan yang dinilai tidak layak konsumsi. Salah satu temuan paling mencolok adalah buah salak dalam kondisi busuk yang tetap dibagikan kepada siswa. Lebih parah lagi, DPRD memastikan adanya tindakan diskriminatif terhadap dua anak tersebut akibat kritik orang tua mereka.
“Ini jelas balas dendam. Orang tuanya mengkritik, anaknya dihukum. Kalau merasa dirugikan, tempuh jalur hukum, bukan mengorbankan anak. Ini kejam dan tidak berperikemanusiaan,” tegas M. Nasir dengan nada keras.
Nasir menyatakan kritik yang disampaikan orang tua siswa adalah bentuk kontrol sosial yang sah dan dijamin dalam demokrasi, bukan alasan untuk memutus hak anak atas makanan bergizi.
“Ini tidak boleh dibiarkan. Berdosa kita semua kalau diam. Anak-anak ini korban kebiadaban sistem. Dari hasil kami turun langsung, jelas pemutusan MBG terjadi karena postingan orang tua yang mengungkap pelayanan buruk,” lanjutnya.
Komisi IV DPRD Pesawaran menilai pengelola dapur MBG Trimulyo telah bertindak sewenang-wenang, arogan, dan melampaui batas kewenangan.
“Kami melihat potensi gangguan psikologis serius pada anak. Ada intimidasi terhadap orang tua, ada upaya menakut-nakuti dengan tafsir undang-undang yang ngawur. Ini bukan sekadar salah administrasi, ini sudah masuk ranah hukum,” kata Nasir.
Atas tindakan tersebut, DPRD Pesawaran menyatakan sikap tegas tanpa kompromi. Dapur SPPG MBG Trimulyo diminta segera ditutup dan pengelolanya diganti.
“Hari ini saya nyatakan secara terbuka, dapur MBG ini layak ditutup. Saya minta PGN segera menutup dan menggantinya. Kalau dibiarkan, ini akan meledak. Pamong desa, pihak sekolah, semua sudah muak,” tegas Nasir.
DPRD juga memastikan kasus ini tidak akan berhenti di tingkat daerah.
“Kami akan membawa masalah ini ke Presiden, Gubernur, Bupati, sampai Badan Gizi Nasional (BGN). Ada indikasi pelanggaran hukum, intimidasi, bahkan perundungan terhadap anak yang berdampak pada psikologis. Ini wilayah aparat penegak hukum, dan harus diproses,” pungkasnya.(Rls/ Amsir)
