Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah , LKPJ Bupati Tahun 2017 Dan Pengesahan. Dua Rancangan Raperda.

Iklan

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah , LKPJ Bupati Tahun 2017 Dan Pengesahan. Dua Rancangan Raperda.

Redaksi
Minggu, Mei 20, 2018 | 11:32 WIB 0 Views Last Updated 2018-05-20T04:32:37Z

Lampung Tengah - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) paripurnakan hasil penyampaian rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Lamteng tahun anggaran 2017, dan Pengesahan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Lamteng.

Dalam rapat yang digelar di gedung DPRD Lamteng, Senin (14/5/2018), dipimpin langsung Ketua DPRD Lamteng A Junaidi Sunardi, didampingi Wakil Ketua II Riagus Ria, Wakil Ketua III Joni Hardito, serta 30 anggota dari 50 anggota DPRD. Nampak hadir Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lamteng, Loekman Djoyosoemarto, Sekretaris Kabupaten, Adi Erlansyah, para Asisten dan Staf Ahli di lingkungan Pemkab Lamteng, para Kepala Dinas, serta jajaran Forkopimda Lamteng.

Dalam sambutanya Ketua DPRD Lamteng A. Junaidi Sunardi mengatakan, bahwa penyampaian LKPJ Bupati Lamteng tahun anggaran 2017, harus disampaikan dan di paripurnakan sesuai amanat Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan PP no 3 tahun 2007 tentang LKPJ kepala daerah kepada DPRD dan Informasi penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat.

"Setelah kami lakukan pembahasan dan pengkajian LKPJ Bupati pada kesempatan ini, saya wakil dari pansus LKPJ menyampaikan catatan dan kritisi dengan harapan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Lamteng kedepan akan lebih baik lagi," ucapnya. 

Dikesempatan yang sama, Plt. Bupati Lamteng Loekman Djoyosoemarto, S.Sos, menyampaikan apresiasi terhadap anggota Pansus yang telah membahas LKPJ Bupati Lamteng tahun anggaran 2017. "Saya sangat apresiasi atas kerja keras para anggota dewan dan Pansus yang telah bekerja keras dalam membahas LKPJ bupati tahun 2017," jelas Loekman. 

Dalam penyampaian hasil pembahasan LKPJ, Ketua pansus H. Heri Sugianto, SH, MH., mengatakan, bahwa pendapatan daerah Kabupeten Lamteng tahun anggaran 2017 sebesar 2,45 triliun lebih terealisasi sebesar 2,37 triliun lebih atau hanya tercapai sebesar 96,77 persen. 
Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan 289,9 milyar terealisasi sebesar 297,57 milyar lebih atau 102,69 persen. 

"Untuk itu kami sampaikan apresiasi atas terlampaunya terget PAD tersebut," ungkapnya.

Namun, kata Heri, masih perlu upaya yang lebih maksimal untuk meningkatkan PAD. Khususnya pajak restoran atau rumah makan. Jumlah rumah makan di Lampung Tengah cukuplah banyak, untuk itu agar dievaluasi sistem penarikan pajaknya dan pengawasan pemungutan retribusi dan pajak tersebut.

Kemudian, lanjutnya, harus ada evaluasi terhadap Perda yang tidak sesuai. Contonya NJOP, yang nilainya sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang. Tak hanya itu, saat ini masih banyak pembayaran PBB atas nama pemilik yang lama meskipun sudah pindah tangan. Untuk itu agar ditertibkan sesuai dengan pemiliknya.

Dalam persoalan belanja daerah, secara pengelolaan baik. Namun penyerapan belanja daerah kurang maksimal. Terutama penyerapan belanja diawal tahun kegiatan yeng tertunda karena masalah teknis kesalahan kode rekening dan kesalahan standard harga. Untuk itu dalam penyusunan perencanaan anggaran pinjaman memperhitungkan waktu kode rekening dan memperhatikan skala prioritas. 

"Agar berjalan lebih baik dan pelaksanaan tidak berubah-rubah, kami minta PPAS dan RAPBD perlu adanya kesepakatan sistem pendukung dengan regulasinya sesuai pembentukan Perda tentang rencana pembangunan daerah," harapnya. 

Dalam bidang pendidikan, masih kata Hi.  Heri, anggaran bidang pendidikan sudah cukup besar dalam APBD, namun kualitas pendidikan belum maksimal. Untuk itu harus ada evaluasi program kegiatan di sektor pendidikan. Sehingga anggaran yang cukup besar tidak terbuang sia-sia, tapi mampu memecahkan kualitas SDM di Lamteng dari sisi pendidikan. Bahkan terdapat sekolah yang sudah melaksanakan ujian secara komputerisasi tetapi tidak tersedianya komputer. Informasi terakhir ada yang hilang. 

Kemudian terdapat guru honor yang lama tidak mendapat honor tetapi ada guru honor yang baru sudah mendapatkan honor meskipun nilainya sangat kecil, ini juga perlu di evaluasi kembali. Bahkan masih terdapat sekolah yang tidak terawat baik gedung maupun kelengkapanya. Untuk itu, agar dievaluasi dan di prioritaskan perbaikannya. 

Bidang kesehatan, program kegiatan yang membidangi sebagian besar masih di dominasi kegiatan penyusunan dokumen perencanaan lomba-lomba sosialisasi dan lain lain. Sementara belanja yang menyentuh masyarakat masih kecil. Untuk pelayanan rumah sakit lebih di maksimalkan, terutama bagi pasien BPJS,  agar dipermudah dan jangan dibedakan dengan pasien umum. Untuk itu, perlu adanya koordinasi antara Rumah Sakit Umum Daearh, BPJS dan Dinas Sosial. Tetap harus menjaga kedisiplinan dan pelayanan serta menambah dokter spesialis yang masih kurang dan dibutuhkan.

Bidang pertanian, yang sering dihadapi para petani adalah kelangkaan pupuk dan harga panen jagung. Hal ini tentu butuh pengawasan, agar harga tidak turun ketika panen. Peyuluh Pertanian Lapangan atau PPL diharapkan lebih proaktif memberikan sosialisasi kepada petani. Terkait jenis bibit musim tanam cara pengunaan air, manajemen usaha tani dan lain-lain. Pembentukan kelompok tani juga agar di sesuaikan dengan tanah milik tidak berdasarkan domisili petani.

Program prioritas mempertahankan lumbung ternak untuk daging sapi di Lamteng agar diusulkan daging import tidak masuk ke Lamteng. Diharapkan limbah yang dihasilkan dari peternakan yang selama ini sangat menggangu lingkungan sekitar, agar menjadi perhatian pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus melakukan sosialisasi dan pengawasan kepada para peternak agar melakukan pengelolaan limbah agar kebersihan lingkungan tetap terjaga, dan limbahnya bermanfaat.

Selain itu, Peternakan selama ini jangan hanya meningkatkan produksi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahtraan petani. Lampung Tengah saat ini sedang mengembangkan ikan baung dan ikan jelabat, namun ini juga harus di perhatikan karena memakan biaya besar terutama pakan ikan, agar tidak terbuang sia-sia dan rugi.

Bidang kepegawaian, Pansus menilai masih ada jabatan yang tidak sesuai dengan pendidikannya, nah ini diharapkan ke depan ditata kembali sesuai latar belakang pendidikannya. Namun yang harus di perhatikan adalah kedisiplinan pegawai, karena dari hasil pantauan pansus secara administrasi hadir, mengisi daftar hadir tetapi dalam perjalanannya tidak masuk kerja.  

Pemberdayaan Masyarakat Kampung (PMK), diharapkan pada saat pencairan dana desa dan alokasi dana desa agar dibuat lebih sederhana dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang- undangan yang berlaku. Sistem informasi desa agar dievaluasi menjadi sistem yang lebih simpel dan mudah untuk dipahami dalam melaksnakanakn tata kelola keuangan desa. 

"Dalam pantauan kita juga terdapat kepala kampung yang sedang bermasalah dalam melaksanakan tugasnya sehabis masa jabatan. Oleh karena itu hal ini perlu di tinjau kembali dalam penandatangan SPJ laporan dan lain-lain. Terlebih tingkat pelayanan camat menurun sehingga pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal," katanya. 

Bidang perencanaan umum, khususnya kepada Dinas Pekerjaan Umum agar meningkatkan kualitas pembangunan jalan, perbaiki jalan yang rusak dan memaksimalan pengawasannya. Serta dilakukan perawatan dan pemeliharaan jalan tersebut dengan intensif. Saat ini kita lihat pembangunan jalan belum diimbangi dengan drainase sehingga jalan cepat rusak. 

"Kemudian terdapat pembangunan sumur bor setelah selesai pembangunannya tidak dapat dirasakan dan digunakan masyarakat. Untuk itu mohon dilakukan pengawasanya agar lebih ditingkatkan. Kami harapkan penyampaian dari tim Pansus ini bisa menjadi masukan untuk Lampung Tengah lebih baik lagi kedepannya," tutupnya. (ADV) 
Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah , LKPJ Bupati Tahun 2017 Dan Pengesahan. Dua Rancangan Raperda.

Trending Now

Iklan

iklan