Suaralampung.com
Pringsewu; Pekon podosari kecamatan pringsewu Kabupaten Pringsewu, mengadakan kegiatan pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan di aula pekon setempat.
acara yang di hadiri Oleh camat Pringsewu Drs. Nang Abidin Hasan, Kepala Pekon Rasmin, sekretaris pekon supono, Pendamping Kecamatan hendra aditia, pengurus PKK, BHP, serta aparatur Pekon setempat, senin, (17/9/2018).
Dalam sambutannya kepala pekon Rasmin mengatakan dalam kegiatan pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan melalui alokasi dana pekon, serta untuk Dana desa yang turun ke desa/pekon tak lagi hanya digunakan untuk pembangunan fisik seperti yang selama ini menjadi 'madzab pembangunan' melainkan juga harus dimanfaatkan untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat melalui program pemberdayaan. Masalahnya konsepsi pemberdayaan masih terbilang asing bagi perangkat pekon.
"pelatihan peningkatan kapasitas kepala pekon dan Perangkat serta pengurus BHP"
sekaligus memberikan bantuan berupa seragam baju korpri, serta perangkat kerja meja, dan kursi, ucap rasiman.
Supono selaku sekretaris pekon menambahkan Bisa dikatakan, pembangunan fisik masih merajai pemikiran aparatur kepala pekon sampai saat ini. Pola ini terjadi karena selama ini memang itulah yang berjalan di pekon.
Porsi pemberdayaan masyarakat hanya mendapat bagian yang sangat sedikit. Akibatnya, pembangunan fisik pula yang selalu menjadi program utama pekon. Alasan lain, bagi seorang aparatur pekon, bangunan fisik bakal mudah dijadikan bukti pekon sudah menjalankan pembangunan buat warga, ujarnya.
Masalah lainnya, pemberdayaan masyarakat mengandung tantangan pemikiran yang jauh lebih kompleks dibanding membangun jalan atau jembatan. Program pemberdayaan juga sangat rentan konflik karena tidak bisa berlaku untuk semua warga.
Hendra Aditia selaku pendamping Kecamatan pringsewu Pemerintah pekon harus berubah dan semakin bervisi, Tak bisa lagi menghabiskan dana desa hanya untuk membangun fisik. Melainkan harus pula memompa kesejahteraan masyarakat sesuai aset dan potensi yang ada. Salah satunya melalui Badan Usaha Milik pekon (BUMPekon) yang saat ini sedang gencar didorong pemerintah di seluruh desa se-Indonesia.
Prioritas dana desa yang ditetapkan Kementerian Desa PDTT adalah peningatan investasi ekonomi, dukungan peningkatan ekonomi dari BUMPekon, peningkatan ketahanan pangan, bantuan hukum masyarakat desa, promosi kesehatan masyarakat, kegiatan pengelolaan hutan/pantai/desa dan edukasi pelestarian lingkungan hidup.
Pada program pembangunan, Kementerian Desa menetapkan infrastruktur, kesehatan masyarakat, pendidikan, sosial dan Kebudayaan, produksi dan distribusi, energi terbarukan. Dari deretan prioritas ini jelas perangkat desa kini harus jauh lebih serius berpikir mengenai visi pemberdayaan.
Pekon memiliki wewenang sepenuhnya untuk menentukan peruntukan dana itu. Justru di sini tantangannya, karena pemanfaatan dana desa jelas tak bisa sembarangan. Sistem pengawasan juga terus dibangun pemerintah pada proses desa menggunakan dana-nya. Bukan main-main, sudah puluhan kepala desa menghadapi meja hijau soal penggunaan dana ini, katanya. (BRM )
