Bandar Lampung ,-Lembaga Swadaya Masyarakat Informasi Sosial Indonesia (LSM Infosos) melaporkan dugaan telah terjadinya tindak pidana korupsi terhadap pembangunan atau peningkatan beberapa ruas jalan di kabupaten Lampung Timur yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah ( APBD ) kabupaten Lampung Timur tahun 2020.
Berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Tipikor) pasal 41.
(1) masyarakat dapat berperan serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
(2) peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di wujudkan dalam bentuk: a Hak mencari memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.
Dalam hal ini LSM Infosos Indonesia selain memasukkan laporan Johan Abidin dan kawan-kawan juga mempertanyakan terkait laporan yang telah masuk beberapa bulan lalu yang sampai saat ini tidak ada kabar berita dari pihak penegak hukum.
Dalam laporan tersebut tertera beberapa Item kegiatan peningkatan badan jalan yang di cantumkan diantaranya adalah.
1. Paket 006-B peningkatan jalan Sampai dengan Lataston ruas jalan mengandung sari- Surya Mataram ( R027) panjang 4,491 meter Lebar 3,5 meter yang menggunakan anggaran sebesar Rp.4.008.287.530; dengan pemenang lelang PT Tunas murni Konstruksi. Alamat jl Nusantara 8 no 3 Bandar Lampung.
2. Paket 025-B peningkatan ruas jalan gunung raya-jembrana (R.156) dengan Nilai Rp. 3.003.188.027; pemenang lelang PT Davita Karya Mandiri dengan Alamat jl Way Katibung No 06 RT 16 Sumur Batu Teluk Betung Utara.
3. Paket 001-B Peningkatan jalan Ruas Jalan Karya Basuki- Jembrana (R 167) Nilai Rp.3.620.778.893; pemenang lelang PT Alvin Akbar Konstruksindo Alamat jl Mawar Indah RT/RW 002/02 Labuhan Dalam Tanjung senang Bandar Lampung.
4. Paket 013-B peningkatan jalan ruas jalan Kota Provinsi raman-Raman Aji (R 134) nilai Rp.3.608.668.913; pemenang PT Air Langga Jaya Artha Alamat jl Perumahan Tirtayasa Indah No 93 Kecamatan Sukabumi kelurahan Sukabumi LK 1 Bandar Lampung.
Berkenaan dengan hal tersebut lembaga swadaya masyarakat Infosos Indonesia berharap kepada kejaksaan tinggi Lampung untuk dapat menindaklanjuti laporan yang telah di sampaikan oleh LSM Infosos Indonesia.
Selain pekerjaan yang diduga asal-asalan, para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan jalan tersebut baik rekanan selaku pemenang Tender maupun pihak pemerintah kabupaten Lampung Timur dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sama sekali tidak memberikan akses informasi ( berupa papan nama kegiatan ) bagi masyarakat untuk dapat berperan serta dalam pengawasan pembangunan tersebut.
Saat di konfirmasi apa hasil dari kejaksaan tinggi Lampung, Johan Abidin Menyataakan menurut keterangan Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Lampung bahwa laporan yang di sampaikan oleh Infosos sudah mereka tindaklanjuti dengan mengirim berkas laporan tersebut ke Kejari Lampung Timur untuk segera di tindaklanjuti secara hukum.
Saat di tanya mengenai keluhan para Kontraktor Lampung Timur yang hingga saat ini belum mendapatkan hak nya yakni dana Retensi kegiatan tahun 2020 hal ini menurut Johan, adanya permasalahan internal di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur, semua kita tahu kalau Kadis ini tidak pernah terlihat ada di kantor, kalau memang selama ini bekerja sesuai aturan yang ada gak usah jadi siluman dong ngantor aja sebagaimana biasa , saya pikir ini hanya masalah waktu dan terkendala aturan semata bagi Bupati untuk mengistirahatkan Kadis model begini tegasnya.
Pewarta: Raja bandar.
