Suaralampung --- Metode pemilihan penyedia Belanja pakaian di Kantor Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) Tahun Anggaran 2021 di duga dilakukan pemecahan paket untuk menghindari lelang.
Pemecahan paket pengadaan barang dan jasa guna menghindari Lelang adalah salah satu modus yang sangat rentan untuk di lakukan tindak pidana korupsi,Dengan melakukan pememecah paket itu maka sangat gampang menentukan pemenang (dilakukan dengan metode Penunjukan Langsung) maka pengadaan tersebut sangat rentan terjadinya "kongkalikong"
dalam pengadaan barang dan jasa.
Dalam Perpres pengadaan barang dan jasa Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 20 ada beberapa larangan dalam melakukan pemaketan pengadaan salah satunya melakukan pemecahan paket menjadi beberapa paket pengadaan dengan maksud menghindari lelang, Padahal kegiatan pengadaan tersebut di lakukan di tempat yang sama,waktu yang sama ,dan jenis yang sama.
Pemecahan paket tersebut dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tubaba diduga untuk menghidari lelang terlihat jelas pada ke Empat (4) paket belanja dengan nama paket yaitu, Nama paket Pakaian Sipil Harian (PSH) volume 60 stell, dengan Pagu Rp.150.000.000, lokasi sekretaris DPRD Tubaba, Mak 510201010063 metode pemilihan Pengadaan Langsung dengan pemanfaatan Barang/Jasa mulai Februari, akhir Desember 2021 dan Paket dengan Nama Pakaian Dinas Harian (Pdh) Volume 30 Stell dengan Pagu Rp.75.000.000, lokasi sekretaris DPRD Tubaba, Mak 510201010063 metode pemilihan Pengadaan Langsung dengan pemanfaatan Barang/Jasa mulai Februari, dan akhir Desember 2021.
Seperti Nama Paket pakaian bercirikan khas daerah volume pekerjaan 30 stell dengan pagu Rp.195.000.000, lokasi sekretaris DPRD Tubaba Mak 510201010074 metode pemilihan Pengadaan Langsung dengan pemanfaatan Barang/Jasa mulai Februari 2021, dan akhir Desember 2021. Dan Nama paket Perlengkapan kain tapis dengan volume pekerjaan 30 stell dan pagu Rp.105.000.000, dengan lokasi pekerjaan sekretaris DPRD Tubaba, Mak 510201010074, metode pemilihan Pengadaan Langsung dengan pemanfaatan Barang/Jasa mulai Februari 2021.
Dari uraian ke Empat nama paket pengadaan diatas, dilihat dari jenis pekerjaan, tempat dan waktu pemaanfaatan serta kode rekening kegiatan (Mak) ke Empat paket tersebut dapat digabungkan menjadi dua paket. Seperti Pada kedua paket Pengadaan Pakaian Sipil Harian (PSH) dengan Pagu Rp.150.000.000 dan Pakaian Dinas Harian (PDH) dengan Pagu Rp.75.000.000, dengan total pagu sebesar Rp.225 jta,
dilihat dari jenis pekerjaan, tempat atau lokasi dan waktu pemaanfaatan serta kode rekening kegiatan (Mak) kedua paket tersebut tidak perlu dipecah melainkan dijadikan dalam satu paket metode pemilihan penyedianya dilakukan dengan Metode Lelang.
Begitu juga dengan kedua paket ini, Paket Pakaian Bercirikhas Daerah dengan pagu Rp.195.000.000 dan Paket Belanja Perlengkapan Kain Tapis dengan pagu pagu Rp.105.000.000, dengan total belanja keduanya sebesar Rp.300 jta, yang seharusnya dalam pemaketan yang dilakukan pihak Sekertariat pada paket ini tidak perlu dipecah menjadi dua paket, karna jenis, lokasi, waktu pemanfaatan dank ode rekening kegiatan (Mak) pekerjaan sama.
Dilihat dari data dan uraian paket diatas ke empat paket tersebut apa bila digabungkan menjadi dua paket seuai dengan jenis, dan koderekening kegiatan, pagu anggaran untuk dua paket tersebut masing masing diatas Rp 200 juta. Kuat dugaan pemecahan paket yang dilakukan pihak PA/KPA Sekertariat DPRD Tubaba sengaja dilakukan guna menghindari pemilihan penyedia dengan Metode Lelang.
Dengan dilakukanya pemecahan paket untuk menggunakan metode Pengadaan Langsung pada ke Empat paket tersebut diatas oleh Sekretariat DPRD Tubaba, diduga guna mempermudah pihak Sekertariat DPRD Tubaba untuk menentukan perusahaan yang mengerjakan pengadaan tersebut dan paket-paket tersebut dapat diberikan kepada orang – orang yang dikehendaki.
Ely, Kabag Umum DPRD Tubaba dikonfirmasi melalui selulernya. Rabu (30/6/2021) terkait pengadaan pakaian dinas di sekretariat DPRD tubaba tahun 2021?
Pengadaan Pakaian sipil harian senilai 150 juta dan pakaian dinas harian senilai 75 juta. Paketnya dipecah?
Waktu pelaksanaan pada waktu dan tempat yang sama dan dengan kode rekening yang sama?
Pemecahan itu di lakukan Untuk menghindari Lelang ?
Siapa nama pejabat pengadaan pada kegiatan tersebut?
Hingga berita di lansir belum ada balasan dari KPA/PPK kegiatan tersebut meskipun ponselnya dalam keadaan aktif.(Medi/Tim)
