Suaralampung.com, Cibinong -
Dalam rangka menganggulangi penularan Covid-19 dan melaksanakan program vaksinasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Jawa Barat Sudjonggo bertempat di Ruang Sekretariat WBK/WBBM Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong memberikan Pengarahan dan Penguatan kepada seluruh jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jawa Barat secara virtual melalui aplikasi Zoom (Sabtu, 10/07/2021).
Dalam kegiatan pengarahan yang juga diikuti oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Taufiqqurakhman ini, beliau menghimbau kepada rekan-rekan di UPT Jawa Barat untuk menaati perintah dari seluruh atasan, seperti tidak menerima tahanan baru, tidak menerima kunjungan langsung dan meminimalisir kontak langsung dengan warga binaan. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan laporan dari perwakilan UPT terkait pelaksanaan Vaksinasi untuk petugas dan warga binaan.
Dari beberapa laporan yang disampaikan, selain pegawai yang berhalangan karena dalam kondisi sakit, hampir seluruh petugas sudah melaksanakan vaksinasi Covid-19, dan akan disusul dengan vaksinasi untuk warga binaan pada tahap berikutnya. Dalam beberapa laporan, perwakilan UPT juga menyampaikan mengenai kendala yang dihadapi dalam melaksanakan vaksinasi untuk warga binaan, seperti syarat Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk bisa mendapatkan vaksin, mengingat beberapa warga binaan ada yang tidak memiliki KTP.
Seusai laporan oleh UPT, Kakanwil Sudjonggo melanjutkan kegiatan ini dengan pengarahan terhadap seluruh UPT Jawa Barat. Beliau berpesan agar kita semua selalu waspada terhadap penyebaran Covid-19 ini, tidak hanya di lingkungan kerja tetapi juga di lingkungan keluarga sehingga tidak menambah jumlah kasus Covid-19 di masa PPKM sekarang ini.
Selanjutnya Kakanwil juga berpesan kepada seluruh pegawai untuk tetap berikhtiar dan tidak sesumbar dalam menghadapi wabah Covid-19 ini. Dalam menutup pengarahan ini beliau meminta kepada seluruh Kepala Lapas dan Rutan untuk komunikatif dalam bekerja dan memanfaatkan sarana Surat Resmi dengan baik untuk memperlancar permohonan permintaan vaksin dari Rumah Sakit dan Puskesmas. (Tik/Red)
