SuaraLampung.Com, Lampung Tengah - Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad hadir dalam Apel Siaga Long Form Sensus Penduduk (LF SP 2020) Kabupaten Lampung Tengah yang dilaksanakan di Hotel BBC Minggu 15 Mei 2022. Dalam kesempatan tersebut turut di hadiri kepala BPS Lampung Tengah, Asisten dan Kepala Perangkat Daerah terkait. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 298 Petugas berlangsung dari tanggal 7 Mei - 14 Mei.
Dalam Laporannya Kepala BPS Lampung Tengah Tri Kuntjoro Mengatakan Apel Siaga Sensus Penduduk 2020 biasa disebut SP2020 secara umum terbagi ke dalam dua tahapan yaitu pendataan penduduk dengan menggunakan kuesioner sederhana (short form) pada tahun 2020 dan kemudian dilanjutkan dengan pendataan menggunakan kuesioner yang lebih rinci (long form) yang dikenal juga dengan istilah SP2020 Lanjutan melalui kegiatan sensus sampel Ia melanjutkan SP2020 Lanjutan ini merupakan rangkaian kegiatan SP2020 yang seyogyanya dilaksanakan pada tahun 2021 akan tetapi tertunda, dan baru saat ini dapat diselenggarakan.
Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad menyebut kesempatan ini adalah momentum penyemangat bagi semua pihak dan sebagai sarana simbolis untuk menyatakan tanda kesiapan menyongsong dimulainya pelaksanaan SP2020 Lanjutan. Selain itu Apel Siaga ini juga menandakan dukungan dari Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah, dan semua pihak terkait mendukung sepenuhnya kegiatan ini Lanjutan ini sangat penting dan urgen untuk segera dilaksanakan.
Bupati Mengatakan BPS membutuhkan data rinci kependudukan sebagai dasar hitung proyeksi penduduk yang lebih baik sebagai data penimbang yang akan digunakan sebagai dasar penghitungan estimasi berbagai survei yang dilaksanakan BPS ke depan. Selain itu, ketersediaan data kependudukan yang lebih rinci terkait indikator fertilitas, indikator mortalitas, indikator migrasi, dan data indikator demografi lainnya sangat penting bagi penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan khususnya pembangunan yang berdimensi kependudukan.
Lebih Lanjut Musa Ahmad mengatakan hasil pendataan di lapangan nantinya akan digunakan pada berbagai kebijakan pemerintah hingga sepuluh tahun ke depan. Kualitas data yang baik, tuturnya, akan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran sehingga menjadi tugas dan tanggung jawab bersama untuk dapat menghasilkan data kependudukan yang berkualitas dan terpercaya. (ADV)
