Tanggamus Suaralampung.com, - Pulau Panggung - Masyarakat pekon Gedung Agung, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus menjerit sampai berita ini di turunkan belum mendapatkan bantuan BLT-DD tahun 2022, Konflik hal itu disebabkan APBDES pekon tersebut belum di Tandatangani ketua BHP nya.
Menurut Iswandi ketua BHP pihaknya tidak mau menandatangani APBDes karena merasa BHP selama ini tidak di manfaatkan.
"Selama ini kami merasa tidak pernah di hargai dan di manfaatkan pihak pekon Gedung Agung, pasalnya kami tidak pernah di ajak musyawarah dalam penyusunan APBDes tersebut, kami merasa terhina dan di remehkan," tegasnya.
Dikatakan dari penyusunan APBDes tersebut sudah menyalahi aturan yang berlaku. Hal ini di katakan pada saat diadakan rembuk pekon oleh pihak PMD yang dipimpin langsung oleh Arpin kadis PMD didampingi Camat dan stafnya yang di hadiri Almuntasir kepala pekon beserta staf dan 5 orang BHP di aula Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus. (Minggu 5 Juni 2022).
" Kami mengadakan musyawarah ini bertujuan untuk adanya Kesepakatan antara BHP dan Kepala Pekon sehingga APBdes dapat di tandatangani dan adapun anggapan telah terjadi kesalahan pada kepala itu sudah ada yang menangani sendiri." jelas Arpin.
Pihak PMD dan Kecamatan berharap semua dapat memahami keadaan tidak saling menyalakan satu sama lain.
" Mari kita lepaskan ego semua ini untuk kepentingan kita semua, terutama masyarakat Gedung Agung , yang selama ini tinggal menunggu tandatangan ketua BHP dan semua ini untuk kepentingan kita bersama," tegas Arpin.
Dalam Musyawarah tersebut pihak BHP menjelaskan sebab dan alasan tidak mau tanda tangan dan sebaliknya Kepala pekon juga menjelaskan semua bahkan minta maaf. Oleh pihak PMD dan Camat untuk memikirkan kepentingan umum bukan lagi Individu.
Rembuk berjalan damai namun sangat disayangkan hasilnya tidak seperti di harapkan BHP tetap tidak mau menandatangani APBDes tersebut.
Pihak PMD dan Kecamatan merasa kecewa dari hasil musyawarah tersebut.
" Ini bukan salah siapa siapa ini salah kita semua terutama saya sebagai kadis tidak mampu membina pekon saya sendiri, untuk itu cukup sampai disini rembuk ini kedepan mungkin tidak adalagi acara seperti ini dan kedepan kita akan berkoordinasi dengan Pimpinan langkah apa yang akan di ambil," tutup Arpin.
Disamping itu Tahlut Camat Pulau Panggung sudah mohon dengan kerendahan hati untuk para BHP agar dapat menandatangani APBdes namun tidak juga ada respon positif dari pihak BHP.
Rini warga setempat merasa kecewa mendengar hasil musyawarah itu
" Kami kecewa dengan BHP adapun dia punya masalah denga kepala jangan kami warga jadi korban, kita tahu semua pekon sudah bagi BLT kita belum sama sekali, tolong BHP jangan mikirin diri sendiri lihatlah kami," celetuknya.
Bahkan menurut keterangan warga yang tidak mau disebut namanya bukan kali ini saja mediasi yang sudah di laksanakan tapi hasilnya sama.
" Kemarin saja dari pihak Polsek juga berupaya mencarikan jalan keluar tapi BHP malah ngomong ini urusan BHP tidak ada urusannya dengan polisi," terangnya.
Pantauan awak media setelah Masyarakat mengetahui BHP tidak juga mau menandatangani APBDes, mereka berkumpul di balai pekon untuk mendatangi rumah ketua BHP untuk mempertanyakan alasannya. (saripudin)
