Suaralampung.com, Lampung — Kantor Wilayah Kementerian HAM (Kemenham) Lampung sukses menyelenggarakan kegiatan Penguatan Kapasitas HAM bagi Aparatur Negara di Wilayah Jilid 2, yang mengangkat tema “Pelayanan Publik Berperspektif HAM".
Acara ini berlangsung di Crystal Ballroom Emersia Hotel, Bandar Lampung, pada Kamis (31/07), dan diikuti oleh peserta dari berbagai unsur instansi pemerintah di Provinsi Lampung. Kegiatan ini dipromotori oleh Staf Khusus Menteri HAM RI Bidang Isu Strategis, Fajrimei A. Gofar.
Acara dibuka secara khidmat dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan secara serentak oleh seluruh peserta undangan yang hadir, menandai dimulainya rangkaian kegiatan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Lampung, Basnamara, menyampaikan sambutan pembuka yang menekankan pentingnya penguatan perspektif HAM dalam layanan publik sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi dan perlindungan hak-hak masyarakat.
Kegiatan secara resmi dibuka oleh Fajrimei A. Gofar selaku Keynote Speaker. Dalam sambutannya, beliau menegaskan pentingnya sinergi antar lembaga dalam mengintegrasikan nilai-nilai HAM dalam setiap aspek pelayanan publik.
Sesi paparan narasumber menghadirkan sejumlah tokoh penting, di antaranya Caturwati, dari Direktorat Penguatan Kapasitas HAM Aparatur Negara, yang menjelaskan implementasi prinsip HAM dalam standar layanan publik nasional.
Ahmad Saleh David Faranto, Asisten Pencegahan Maladministrasi dari Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, yang memaparkan potensi maladministrasi dalam layanan publik dan | pentingnya pendekatan berbasis HAM untuk pencegahan.
Diskusi dimoderatori oleh Nurka Lingga Mukti, Penyuluh Hukum Ahli Madya dari Kanwil Kemenkum Lampung, yang memfasilitasi jalannya tanya jawab dan interaksi antara narasumber dan peserta, baik secara langsung maupun melalui platform Zoom.
Acara berlangsung dengan tertib dan lancar, serta mendapat respon positif dari para peserta yang berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan guna memperkuat pemahaman dan penerapan HAM dalam pelayanan publik.
