TULANGBAWANG- Heriyanto, Kepala Kampung (Kakam) Kekatung, Kecamatan Denteteladas, Kabupaten Tulangbawang, Lampung, membantah pemberitaan di beberapa media online terkait adanya dugaan penyalahgunaan pengelolaan APBKam yang dinilai tak transparan dan anggaran dana desa untuk ketahanan pangan yang diduga disunat.
Heriyanto menegaskan bahwa informasi yang beredar tersebut tidak sesuai dengan fakta dan sangat merugikan dirinya maupun Pemerintahan Kampung Kekatung.
Dalam pemberitaan itu, Ketua Badan Permusyawatan Kampung (BPK) Kekatung, Ade Supriyadi, mengungkapkan bahwa Kepala Kampung Kekatung dan aparaturnya telah melanggar dan memanipulasi anggaran APBKam 2025. Karena dalam pengesahan APBKam Kekatung tidak melibatkan BPK.
Namun, hal itu dibantah Heriyanto. Menurutnya, penetapan APBDes/APBKam sudah sesuai regulasi dan telah diselesaikan atau direalisasikan sama Sekretaris Kampung.
“Saat itu ada pendamping-pendamping dari kampung telah sesuai. Jadi bila ada dugaan-dugaan itu sebenarnya ya belum pas untuk administrasi kampung," jelas Heriyanto.
Sementara, terkiat dugaan pemalsuan berkas atau dokumen serta indikasi pemotongan terhadap beberapa kegiatan anggaran seperti program ketahanan pangan untuk peternakan ayam petelur tahun 2025 senilai Rp 200 juta rupiah namun yang terealisasi hanya 175 juta.
Ketua BUMKam Kekatung, Jaimin, menjelaskan bahwa tidak benar Kakam Kekatung telah menyunat sebesar Rp25 juta.
“Berita itu hoaks alias tidak benar. Itu fitnah yang tidak beralasan dikarenakan saya selaku Ketua Bumkam telah menerima dana anggaran untuk ketahanan pangan sebesar Rp242 juta yang mana kami buat 2 kelompok kerja yang terdiri dari peternakan ayam petelur dan pemeliharaan ikan patin. Dana untuk peternakan ayam petelur sebesar Rp180 juta itu sudah termasuk sewa lahan milik ibu Halimah dan sisanya Rp62 juta digunakan untuk Ketahanan Pangan berupa Pemeliharaan Ikan Patin,"tutur Jaimin.
Dia menegaskan, dalam pengelolaan peternakan ayam tersebut telah sepakat dan tanpa ada intervensi dari pihak manapun baik dari pemerintahan kampung maupun kelompok ketahanan pangan.
Jaimin juga menegaskan bahwa pemberitaan yang mengatakan bahwa Sekretaris Kampung merangkap menjadi Ketua BUMKam sama sekali tidak benar.
“Saya masih selaku Ketua BUMKam Kekatung, sedangkan Sekkam dijabat saudara Salim. Saya siap diperiksa atau menjadi saksi dikemudian hari," tegas Jaimin.
Terpisah, Sekkam Kekatung Muhammad Salim menjelaskan soal APBDes/APBKAM Perubahan belum ditandatangani oleh Ketua BPK karena yang bersangkutan (Ketua BPK) sekitar tiga bulan terakhir tidak aktif dalam rapat pertemuan di balai kampung.
“Sehingga kami mengalami kesulitan dan menjadi hambatan saat memutuskan perubahan tersebut akhirnya timbul miskomunikasi," ungkap Salim.
Ketua BPK Kekatung Ade Supriyadi sendiri mengaku bahwa dirinya sejak Idul Adha 2025 lalu tidak berada di Kekatung karena sedang membantu orang tua nya memanen kopi di Lampung Barat. (*)
Demikian Hak Jawab Dari Kepala Kampung Kekatung Telah dipublikasikan sesuai dengan Ketentuan UU Pers.
