Suaralampubg, Tubaba -- Puluhan oknum wartawan media cetak, online dan lembaga yang tergabung dalam aliansi Media Tubaba Bersatu menggelar aksi damai menuntut transparansi anggaran Publikasi dan belanja Hibah di Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) Tahun 2024- 2025.
Berbagai tuntutan di teriakan para aksi yang di tujukan kepada Pemkab Tubaba, DPRD Tubaba dan Aparat Penegak Hukum (APH) agar bisa memberikan kejelasan terkait transparansi kejelasan pengelolaan belanja Publikasi dan belanja hibah di Dinas Kominfo Tubaba dan Menuntut audit anggaran Kominfo Tubaba oleh Aparat Penegak Hukum (APH) – Kejaksaan Negeri dan Tipikor Polres Tubaba – khususnya terkait penggunaan dana APBD tahun 2024–2025. serta meminta untuk mengganti pejabat Diskominfo yang terlibat dalam berbagai realisasi anggaran di Dinas Kominfo Tubaba.
Aksi damai di sambut langsung oleh Wakil Bupati Tubaba, Nadirsyah. Penjabat Sekretaris Daerah, Perana Putra, S.H., M.H. Asisten I Bidang Pemerintahan. Untung Budiono dan mantan Kepala Dinas Kominfo, Eri Budi Santoso, S.Sos., M.H. serta Pejabat lingkup Diskominfo Tubaba yang di lanjutkan dengan dialog terbuka bersama perwakilan wartawan. Senin (8/9/2025) di Ruang rapat Diskominfo Tubaba.
Setelah berdialog di kantor Diskominfo Tubaba rombongan bergerak melanjutkan aksinya kantor DPRD Tulang Bawang Barat untuk menyampaikan Aspirasi yang di sambut langsung oleh Wakil Ketua II, DPRD Tubaba. Joko Kuncoro. Ketua Komisi I DPRD Tubaba. Yantoni dan anggota DPRD Tubaba.
Melalui 10 perwakilan wartawan dan lembaga dalam aksi itu menyampaikan Aspirasi evaluasi, transparansi, dan keadilan dalam pengelolaan anggaran publikasi dan berharap DPRD Tubaba memberikan Rekomendasi kepada APH agar anggaran di dinas Kominfo segera di audit.
Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Tubaba. Nadirsyah, berjanji akan melakukan evaluasi terhadap kinerja diskominfo Tubaba.
“Saya minta pejabat Kominfo jangan mempersulit kawan-kawan media. Anggaran yang terserap harus dijelaskan secara transparan. Jika memang ada pejabat yang tidak bisa menjalankan tugas sesuai amanah, maka akan kami evaluasi bahkan ganti,” tegas Nadirsyah di hadapan massa aksi,
Kemudian dilanjutkan dengan sesi dialog yang berlangsung di ruang rapat Diskominfo Tubaba ketua perwakilan aliansi Media Tubaba Bersatu. Riko, meminta transparansi terkait pengelolaan Belanja publikasi diskominfo Tubaba dari tahun 2024- 2025 yang dinilai janggal.
Sementara itu, Eks Kadis Kominfo Tubaba, Eri Budi Santoso, memberikan penjelasan terkait sorotan yang diarahkan kepadanya. Ia menyebut saat ini tercatat 311 media cetak, siber, dan elektronik yang telah terdaftar di Kominfo, dan sebagian besar sudah menjalin kerja sama. Namun, ia menambahkan bahwa masih ada beberapa media yang belum bisa terakomodir karena terkendala kelengkapan administrasi sesuai aturan dan ketentuan undang-undang.
Eri Budi Santoso. berdalih bahwa anggaran belanja publikasi diskominfo Tubaba tahun 2024 tidak terealisasi sepenuhnya dengan alasan adanya perubahan e-katalog ke versi 6 yang berlangsung pada bulan Oktober 2024.
Pernyataan itu justru menimbulkan pertanyaan besar di benak peserta aksi. Rico, selaku Korlap Aksi, menilai angka 311 media tersebut sangat janggal.
“Setahu kami hanya sekitar 220 media yang tercatat di Kominfo. Kok bisa sekarang muncul angka 311 media? Dari mana seratus media itu tiba-tiba datang? Apakah ada biro yang memegang lebih dari satu media, atau memang ada media ‘siluman’ yang selama ini tidak pernah kami ketahui?,” ungkap Rico dengan nada kecewa.
Rico berharap DPRD Tubaba bisa merekomendasikan keluhan tersebut untuk di audit dan di tindak lanjuti ke APH.
"Yang pasti kita minta ada keputusan dari DPRD, dengan menaruh harapan agar DPRD Tubaba memberikan Rekomendasi kepada APH agar anggaran di dinas Kominfo segera di audit," tegas dia. (M/rls).
