Oleh: Dr. Suhendar, S.E., M.S.Ak., Akt., ChFA. (Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung)
Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan sekitar 2.600 rektor, dekan, dosen, dan guru besar dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia dalam Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) di Jakarta beberapa hari lalu merupakan sebuah momentum yang patut diapresiasi. Tidak banyak kepala negara yang secara terbuka mengumpulkan begitu banyak insan akademik untuk berdiskusi mengenai arah pembangunan bangsa. Pesan Presiden agar akademisi ikut menyelesaikan persoalan nasional menunjukkan adanya kesadaran bahwa ilmu pengetahuan harus menjadi bagian dari proses pembangunan, bukan sekadar penghias pidato kenegaraan.
Namun, sebagai akademisi, saya berpandangan bahwa ukuran keberhasilan pertemuan tersebut bukanlah jumlah peserta yang hadir ataupun besarnya forum yang diselenggarakan. Ukurannya adalah apakah setelah forum itu pemerintah benar-benar mengubah cara menyusun kebijakan.
Mengundang akademisi adalah langkah awal yang baik, tetapi mendengarkan hasil kajian akademik, bahkan ketika kajian itu bertentangan dengan pandangan pemerintah, merupakan ujian sesungguhnya dari komitmen terhadap ilmu pengetahuan.
Selama ini, hubungan pemerintah dengan perguruan tinggi sering kali bersifat seremonial. Akademisi diundang memberikan pandangan, berdiskusi, bahkan diminta menyusun naskah akademik. Akan tetapi, ketika kebijakan akhirnya ditetapkan, tidak sedikit rekomendasi ilmiah yang justru tidak menjadi pertimbangan utama. Yang lebih dominan sering kali adalah kompromi politik, tekanan jangka pendek, atau kepentingan administratif. Akibatnya, kampus hanya menjadi ruang konsultasi, bukan mitra strategis dalam menentukan arah pembangunan.
Padahal, kekuatan utama perguruan tinggi bukan pada kemampuannya membenarkan kebijakan pemerintah, melainkan pada kemampuannya menemukan kelemahan sebuah kebijakan sebelum kebijakan tersebut diterapkan kepada masyarakat. Dalam dunia akademik, kritik merupakan bagian dari proses menghasilkan keputusan yang lebih baik.
Sebuah teori diuji melalui kritik. Sebuah penelitian diperbaiki melalui kritik. Seharusnya kebijakan publik juga demikian. Negara tidak akan menjadi lemah karena menerima kritik akademik, justru akan menjadi lebih kuat karena kesalahan dapat diminimalkan sebelum menimbulkan biaya sosial dan ekonomi yang besar.
Saya mengapresiasi pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut para guru besar, rektor, dan akademisi sebagai aset intelektual bangsa. Pernyataan tersebut menunjukkan penghormatan terhadap dunia pendidikan tinggi. Akan tetapi, penghormatan kepada akademisi tidak cukup diwujudkan melalui undangan ke Istana atau forum nasional.
Penghormatan yang sesungguhnya adalah ketika hasil penelitian dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan, ketika perbedaan pendapat tidak dianggap sebagai ancaman, dan ketika pemerintah memiliki keberanian mengevaluasi bahkan mengoreksi kebijakannya apabila data ilmiah menunjukkan perlunya perubahan.
Di sisi lain, kritik juga perlu diarahkan kepada dunia akademik sendiri. Kampus tidak boleh hanya menunggu dipanggil pemerintah. Terlalu banyak hasil penelitian yang berhenti menjadi laporan penelitian atau artikel jurnal tanpa pernah diterjemahkan menjadi solusi yang mudah dipahami oleh pembuat kebijakan maupun masyarakat. Akademisi juga harus berani keluar dari zona nyaman, lebih aktif hadir di ruang publik, memberikan edukasi kepada masyarakat, dan menawarkan alternatif kebijakan yang realistis. Kampus tidak boleh menjadi menara gading yang sibuk berbicara dengan dirinya sendiri.
Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibanding satu dekade lalu. Persaingan global semakin ketat, transformasi digital mengubah struktur ekonomi, perubahan iklim memengaruhi ketahanan pangan, sementara bonus demografi harus dikelola agar tidak berubah menjadi beban sosial. Persoalan-persoalan tersebut tidak mungkin diselesaikan hanya dengan pendekatan birokrasi atau pertimbangan politik. Negara membutuhkan keberanian untuk menempatkan ilmu pengetahuan sebagai fondasi utama pengambilan keputusan.
Karena itu, saya berharap pertemuan besar yang mempertemukan Presiden dengan ribuan akademisi tidak berhenti sebagai agenda tahunan yang menghasilkan dokumentasi dan pemberitaan media. Pertemuan tersebut harus menjadi titik awal lahirnya tradisi baru dalam pemerintahan Indonesia, yakni tradisi yang menjadikan kritik ilmiah sebagai bagian dari proses memperbaiki negara, bukan sesuatu yang harus dihindari.
Pemerintah yang kuat bukanlah pemerintah yang selalu merasa benar, melainkan pemerintah yang bersedia diuji oleh data dan argumentasi ilmiah. Sebaliknya, akademisi yang baik bukanlah mereka yang selalu mengkritik atau selalu memuji pemerintah, tetapi mereka yang menjaga integritas ilmu pengetahuan dengan tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
Jika kedua pihak mampu menjalankan perannya secara proporsional, maka kolaborasi yang dibangun tidak hanya akan menyelesaikan persoalan hari ini, tetapi juga meletakkan fondasi Indonesia yang lebih maju, lebih adil, dan lebih berdaya saing pada masa depan.
Indonesia memiliki cita-cita besar menjadi negara maju pada tahun 2045. Cita-cita tersebut tidak akan tercapai hanya dengan pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga memerlukan pembangunan infrastruktur intelektual. Jalan tol dapat mempercepat distribusi barang, tetapi ilmu pengetahuan mempercepat kemajuan bangsa. Gedung dapat dibangun dalam hitungan tahun, tetapi membangun tradisi keilmuan membutuhkan komitmen lintas generasi.
Saya optimistis Presiden Prabowo memiliki komitmen untuk memperkuat sumber daya manusia Indonesia. Kini saatnya komitmen tersebut diwujudkan melalui kebijakan yang lebih berpihak kepada dunia pendidikan tinggi.
Ketika dosen semakin sejahtera, penelitian semakin kuat, dan hasil riset benar-benar menjadi dasar kebijakan publik, maka kampus tidak hanya akan menjadi tempat belajar, tetapi akan menjadi mesin utama lahirnya inovasi dan solusi bagi Indonesia. Itulah investasi terbaik yang dapat diwariskan kepada generasi mendatang.(*)
