JAMBI – Di balik setiap hidangan yang tersaji bagi warga binaan, terdapat tanggung jawab besar untuk memastikan kebutuhan pangan terpenuhi dengan baik. Kualitas, ketersediaan dan keberlanjutan pasokan bahan makanan menjadi bagian penting dalam mendukung pelayanan serta pemenuhan hak dasar warga binaan di lingkungan pemasyarakatan.
Komitmen tersebut menjadi perhatian dalam kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Pelaksanaan Instruksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang tindak lanjut pengadaan bahan makanan bagi warga binaan tahun 2027 dengan mengoptimalkan keterlibatan usaha lokal.
Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jambi, Kamis (29/10), dan dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Ditjenpas Jambi, Ismail.
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Muara Tebo turut berpartisipasi melalui Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Billy Wiellym Ghandi.
Kehadiran tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman terhadap kebijakan pengadaan bahan makanan serta mekanisme pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku.
Sosialisasi ini bertujuan menyamakan persepsi dan memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan pengadaan bahan makanan tahun 2027, khususnya melalui optimalisasi keterlibatan pelaku usaha lokal.
Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung ketersediaan bahan makanan yang berkualitas, proses pengadaan yang akuntabel, serta memberikan peluang bagi pelaku usaha di daerah untuk berpartisipasi sesuai persyaratan.
Bagi Lapas Muara Tebo, kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kesiapan dalam melaksanakan pengadaan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.
Sebab, pengelolaan bahan makanan bukan sekadar urusan pemenuhan kebutuhan harian. Di dalamnya terdapat komitmen untuk menjaga kualitas pelayanan, memenuhi hak warga binaan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui kolaborasi yang tepat dan berkelanjutan.
