Suaralampung.com-lampung timur,-Untuk menguatkan posisi desa dalam proses pembangunan menunjukan tuntutan publik yaitu tata kelola pemerintahan desa harus secara akuntabel maka dari itu, tak heran jika aspek transparansi dan partisipasi menjadi dua kata kunci penting yang diatur dalam pasal 28 ayat 1-5.Merujuk pada acuan tersebut diawali dari aparatur desa Ngesti Karya yang isinya tentang urusan wajib atau peruntukan dana desa maupun alokasi dana desa,secara lebih spesifik,informasi publik diatur UU no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
Selain dari itu,partisipasi Masyarakat merupakan kunci yang paling utama dari pelaksanaan pembangunan,sejak perencanaan sampai tahap pertanggung jawaban dan Masyarakat menjadi salah satu bagian langsung dari proses tersebut pada lingkup tertentu.ungkapan itu di sampaikan Oleh Nanang Subagio kepala desa karya Basuki saat di sambangi Suaralampung.com di kediamannya.
Desa yang di pimpinnya mendapatkan kucuran Dana Desa pada tahun 2017 sebesar Rp.816.706.000,. Dengan anggaran tersebut Desa Karya Basuki gunakan pembangunan fisik dan non fisik, pembangunan fisik yang di maksud adalah. Gedung PAUD Terintegeritas dengan ukuran 24X7M, 3 Lokal yang menghabiskan Dana sebesar Rp.352.634.500,. Lalu pembangunan Jalan Lapen sepanjang 1260X3M.yang menghabiskan dana sebesar Rp.291.894.500,.kemudian pembangunan gorong-gorong dengan ukuran 8X0,7X0,7M satu Unit yang menelan biaya Rp.8.835.800,.sehingga menimbulkan total pembangunan untuk fisik Rp.653.364.800,.
Kemudian di tambah dengan dana pemberdayaan masyarakat senilai Rp.163.341.200,. Sehingga menimbulkan dana anggaran fisik dan non fisik menjadi Rp.816.706.000,.
Berita wartawan Suaralampung.com (Raja)
