Laporan Reporter : (Hefzoni/irunbro)
Suaralampung.com kalianda: Kendaraan oprasioanal yang ada di dinas kebersihan dan pertamanan lampung selatan tidak hanya hampir seluruh nya terlihat tidak terpelihara juga nyaris semuanya tidak di bayarkan pajak alias mati pajak, alih -alih kendaraan bermotor ini terlihat terpelihara tapi juga tidak memberi contoh yang baik untuk masyarakat agar taat pajak, hali ini terlihat jelas hampir seluruh plat nomor kendaraan yang ada di kendaraan oprasional di dinas kebersihan dan pertamanan lampung selatan mati pajak.
berdasarkan penelusuran suaralampung.com ke kantor dinas kebersihan dan pertamanan lampung selatan pagi tadi rabu (20/4) memang benar terlihat hampir semua kendaraan oprasional armada kebersihan yang ada dikantor Drs.Parluhutan Marpaung tersebut nyaris seluruhnya tidak di bayarkan pajak alias mati pajak.
Saat itu juga wartawan suaralampung.com langsung menghubungi kepala bidang (kabid) yang menangani permasalahan tersebut untuk konfirmasi, menurut Soulahudin selaku kabid mengatakan " terkaiit pemeliharaan kendaraan yang ada di dinas kebersihaan itu memang kami langsung yang bertanggung jawab, namun untuk masalah perpanjangan pajak itu bukan kami sepenuhnya yang meng anggarkan atau mengurus pembayaran pajak kendaraan dinas,
Juga soulahudin menambahkan "memang benar ada juga kendaraan di dinas ini kami yang meng anggarkan namun itu cuman sebagian, contoh nya saja untuk tahun ini kami hanya meng anggarkan untuk kendaraan 2 mobil pick up dan 1 minibus,bahkan pajak yang mati sudah 3 tahun yang lalu, sampai saat ini saja saya tidak tau alasanya kenapa pajak nya belum dibayarkan mas, coba mas tanya kebagian perlengkapan atau aset terkait masalah ini" ujar nya
Hali ini langsung di kritisi oleh ketua Ormas Ikatan Kemuakhian Lampung Selatan atau yang lebih di kenal IKAM Lamse.Ruli Hadi Putra mengatakan" ini terlihat tidak memberikan contoh yang baik untuk masyarkat luas "menurutnya"seharus pemerintah daerah tanggap dan taat dalam mengurus perpanjangan pajak kendaraan dinas, kendaraan ini bukan saja harus di pelihara juga kewajiban pajak nya pun harus di urus"
Selain itu, Ruli mempertanyakan kendaraan mana saja yang sudah di proses atau di bayarkan dalam penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/oprasional tersebut.
"saya yakin ini sudah di anggarkan bahkan berdasarkan Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bagian PerlengkapanTahun anggaran 2015 saja untuk jasa perizinan kendaraan itu ter tealisasi sampai ratusan juta kalo berdasarkan LKPJ ini sudah terealisasi tapi saya pingin tanya kendaraan mana atau dinas mana saja yang sudah di bayarkan dari anggaran yg di realisasikan? Juga anggaran itu di gunakan hanya untuk bagian sekretariat, atau juga untuk satker lain? ini kan perlu kita ketahui bersama, ucap ruli.
Di kesempatan berbeda suaralampung.com langsung meng konfirmasi kebagian perlengkepan saat di hubungi via telp ,obi hakim salah satu kabid yang ada di bagian perlengkapan mengatakan " terkaiit masalah perizinan kendaraan dinas saat ini memang sudah di serahkan ke satuan kerja (satker) masing masing dan kalaupun anggaran di perlengkapan itu ada, itu pun di gunakan untuk keperluan pengurusan kendaraan yang ada di lingkungan perlengkapan," ujarnya.
Oby juga menambahkan" seharus nya satkerlah yang menyusun anggaran dan mendata kendaraan dinas mana saja milik nya yang sudah dan akan di urus pajak kendaraan nya, dan itu secapat nya di urus perpanjangan pajaknya, karena menurutnya "kalo itu di urus satker atau bagian lain itu akan menyalahi aturan" pungkas nya.
Keterangan Gambar :Terlihat Plat Kendaraan Oprasional DKLS Yang Sudah Mati Pajak.
