Suaralampung.com. Peletakan batu pertama menandai dimulainya proyek pembngunan Rehabilitasi irigasi Way Tetayan yang dilakukan oleh Wakil Gubernur Lampung Bakhtiar Basri dan didampingi oleh Wakil Bupati Lampung Tengah Lukman Joyo Soumitro pada (3/6/2016) Lalu. Di Kampung Seri Agung Kecamatan Padang Ratu Lampung Tengah.
Namun Dalam pelaksanaan pembangunan irigasi ini banyak permasalahan yang dikeluhkan oleh masyrakat Kota Baru yang langsung terkena dampak proyek ini.
Sebagaimana yang disampaikan oleh Jupari kepada media suaralampung.com Pada (26/7/2016).
Dirinya mengatakan, pada proyek rehabilitasi ini masyarakat Kota Baru yang ada sawah Di Tetayan dikenakan dana perhektarnya RP 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) untuk pembebasan lahan irigasi, penarikan dana tersebut dikoordinir oleh perangkat Kampung yang ditunjuk oleh Kepala Kampung.
"Hampir 100 orang lebih yang punya sawah Di Tetayan ini artinya sebanyak itu warga harus mengeluarkan uang. Juga lahan warga yang terkena bangunan tidak ada ganti rugi atau kompensasi dari pemerintah," ungkapnnya.
Masih kata Dia "Saya selaku warga berterima kasih dengan adanya irigasi ini, namun jangan sampai mengabaikan hak masyrakat, karena sebelumnya tidak ada sosialisasi dari pemerintah tentang proyek irigasi ini. Harpan saya bersama warga kepada pemerintah, seharusnnya warga yang tanahnya kena proyek ini harus ada konpensasi atau ganti rugi," tegasnya.
Sementara itu warga lainnya Tatang salah seorang masyarakat yang ikut dalam pngerjaan proyek ini membenarkan, terkait adannya tarikan dana untuk pembebasan lahan milik Kampung Kota Baru.
" Dimana biaya yang dibebankan pada warga, dalam pembebasan lahan Kampung Seri Agung seluas 0,5 Hektar (Satu Hektar setengah), memerlukan anggaran Rp 200 Juta (dua ratus juta) semantara dana yang terkumpul dari masyrakat hanya Rp 70 juta," ujarnya.
Lebih parahnya dari pantawan langsung media ini pengrjaan proyek yang dilaksanakan oleh PT MITRA AGUNG INDONESIA, namun anehnya tidak tecantum plang proyek, berapa anggaran masa pengerjaan, Kapan pelaksanaan dan penyelesainnya.
Menurut sumber resmi dari pemerintah pngerjaan proyek ini menelan dana APBD Propinsi lebih dari Rp 30 milyar. pengerjaan pisik baru berjalan sekitar 25% tidak satupun dari pengwas proyek yang dapat memberi keterangan kepada Pewarta Media Suaralampung untuk kejelasan, sehingga masalah ini terkesan ditutup tupi hingga tidak trasparan (irul at).
