SuaraLampung.Com, Lampung Utara - Belanja mobil mewah oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara (Lampura) yang selanjutnya dibagikan Bupati Lampura, Agung Ilmu Mangkunegara secara simbolis kepada para Camat dan SKPD, di Kantor Pemda Kabupaten setempat. Senin (17/10), menuai kritik oleh Ketua KP-TIPIKOR (Komite Pemantau-Tindak Pidana Korupsi) Lampung
Sebanyak 29 unit mobil berjenis Toyota Rush dan Kijang Innova yang berkisar Rp. 200 juta lebih perunit merupakan suatu bentuk pemborosan, hal ini disampaikan Ketua KP-TIPIKOR Lampung, Aidi Syafrizal. "Ditengah-tengah kas anggaran kosong, kok Bupati Lampura bisa membeli mobil mewah, kenapa tidak yang sudah ada saja dimanfaatkan, dan harus membuang-buang anggaran sekadar untuk mewah-mewahan dan ujung-ujungnya supaya dipuji serta dieluh-eluhkan oleh masyarakat awam". Cetusnya.
 |
| Dinilai Pemborosan, Ketua KP-TIPIKOR Mengkritik, Belanja Mobil Mewah Pemkab Lampura |
"Anehnya dalam prosesi pembagian ataupun penyerahan mobil itu, dilingkup kantor pemda, kok tidak dihadiri Wakil Bupati padahal ia ada diruangannya dan ironisnya Pak Wabup kok tidak diberi tau tentang adanya kegiatan tersebut, kan lucu jadinya". Kata Aidi.
Dirinya memprotes dan menilai belanja mobil mewah untuk pejabat jelas melukai hati masyarakat, pengadaan atau belanja mobil mewah tersebut dinilainya tidak tepat sasaran karena masih banyak keperluan lain yang lebih mendesak ketimbang membelanjakan mobil mewah
"Kan masih banyak yang harus dibenahi ketimbang beli mobil mewah, semisalnya, memperbaiki jalan-jalan kabupaten yang kondisinya rusak, gedung-gedung perkantoran, sekolah serta sarana lainya". tegasnya.
Lebih dalam dirinya memaparkan. "Seharusnya pemkab Lampura, dalam mengelola dan menganggarkan dana lebih mengutamakan prioritas keberpihakan kepada masyarakat bukan hanya sekedar memuaskan diri untuk memiliki fasilitas mewah dengan berdalil kenyamanan dalam bekerja sedangkan fasilitas lama masih dianggap layak untuk digunakan". Kata pria asli pribumi tersebut
Mengakhiri komentarnya Ketua KP-TIPIKOR meminta agar Bupati Lampura untuk mengingat kembali tentang himbauan Presiden Jokowi untuk tidak melakukan pemborosan dan berfoya-foya menghabiskan anggaran dana milik rakyat untuk kemewahan fasilitas para pejabat. (RH/Nara sumber: Aidi Syafrizal).
