Suaralampung.com-Lampung Timur,-Rupanya Keberuntungan belum berpihak kepada Kabupaten Lampung Timur, karna berkali-kali predikat buruk telah di sandang oleh kabupaten yang berjuluk Bumei Tuah Bepadan.
Kenapa dikatakan demikian,karna jangankan untuk mendapatkan penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari pemerintah pusat melalui BPK RI, malah justru pada tahun 2017.Lampung Timur disebut-sebut sebagai kabupaten termiskin di provinsi Lampung oleh BAPEDDA Provinsi dalam acara Launching Sustainable Development Goals (SDGs) tepat pada 31 Oktober 2017 di Swiss bel Hotel Bandar Lampung.
Rupanya tak hanya cukup sampai di situ,karna pada awal tahun 2018 ini,Bumei Tuah Bepadan kembali mendapatkan Penghargaan yang menyedihkan akibat penilaian yang sangat rendah di berikan oleh lembaga Ombudsman Republik Indonesia perwakilan lampung, dan semua itu terkait penerapan standar pelayanan disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ombudsman RI perwakilan Provinsi Lampung, memberikan nilai rata-rata 41,63 terhadap penerapan standar pelayanan disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memberikan pelayanan publik dibidang administratif. Sehingga Nilai tersebut masuk dalam kategori "Zona Merah".
Dan Hasil penilaian tersebut diberikan langsung oleh Kepala Ombudsman pusat Perwakilan Provinsi Lampung Nurohman Yusuf kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur Syahrudin Putera yang pada saat itu turut hadir pula Asisten dan Kepala Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur di ruang Aula Wakil Bupati Lampung Timur, Selasa 09/01/2018.
Terlepas dari nasib suram kabupaten Lampung timur, lalu siapakah yang harus di salahkan dan siapakah yang harus bertanggung jawab untuk memperbaiki kabupaten yang terkenal dengan Taman Nasional Way Kambasnya ini.
Hal lain yang sangat membuat miris di kabupaten ini pernah menyandang predikat nama kampung begal, ini adalah salah satu hal yang sangat luar biasa untuk di cermati oleh para petinggi dan penguasa di Bumei tuah bepadan.
Maka dari itu yang sangat perlu untuk di perhatikan yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) para pejabat maupun pegawai di lingkub pemerintah daerah Lampung Timur itu sendiri, karna jika para pejabatnya benar-benar ingin menjadikan lampung timur lebih bermartabat mereka harus bisa menunjukkan kridebilitas dalam melakukan pelayanan yang bersih dan tertib administratip.
Seperti di kutif dari bahasa Sekjen LP3-RI. Johan Abidin dalam berita sebelumnya mengatakan "Mau di buat mekanisme dan sistem yang seperti apapun semua kembali kepada SDMnya. Pelayanan publik di Lampung Timur tidak akan maksimal jika attitude para ASN juga tidak mengalami perubahan yang lebih baik,"pungkasnya.
Berita wartawan Suaralampung.com (Raja)
