Suaralampung.com-lampung timur,-Untuk menguatkan posisi desa dalam proses pembangunan tentunya dapat menunjukan tuntutan publik yaitu sistem tata kelola pemerintahan desa harus secara akuntabel maka dari itu, tak heran jika aspek transparansi dan partisipasi menjadi dua kata kunci penting yang telah diatur dalam pasal 28 ayat 1-5.Merujuk pada acuan tersebut diawali dari aparatur desa Giri Mulyo yang isinya tentang urusan wajib atau peruntukan dana desa maupun alokasi Dana Desa,secara lebih spesifik,informasi publik diatur UU no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
Selain dari itu,partisipasi Masyarakat merupakan kunci yang paling utama dari pelaksanaan pembangunan,sejak perencanaan sampai tahap pertanggung jawaban dan Masyarakat menjadi salah satu bagian langsung dari proses tersebut pada lingkup tertentu.ungkapan itu di sampaikan Oleh Asmawik kepala desa Giri mulyo saat di sambangi Suaralampung.com di kediamannya.
Desa yang di pimpinnya mendapatkan kucuran Dana Desa pada tahun 2017 sebesar Rp.935.184.000,. Dengan anggaran tersebut Desa Giri Mulyo gunakan pembangunan fisik dan non fisik, pembangunan fisik yang di maksud adalah.menghabiskan dana sebesar 80% dari anggaran Rp.935.184.000,. Sedangkan sisanya 20% di pergunakan untuk Pemberdayaan, seperti contohnya penguatan modal BUMdes, pelatihan pengurus BUMdes, Insentif Guru Paud "ujar Asmawik.
Berita wartawan Suaralampung.com (Raja)
