Suaralampung.Com.
Bandarlampung - Keberanian Provinsi Lampung menjadikan Unit Layanan Pengadaan (ULP) menjadi Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) mendapat tanggapan positif Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan untuk membuat organisasi serupa.
Hal ini terungkap saat kunjungan Komisi III DPRD Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan di Ruang Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Rabu (23/5/2018).
"Kami apresiasi dan kagum atas keberanian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dalam melakukan terobosan melaksanakan dan membuat organisasi seperti BLPBJ. Saya akui belum ada organisasi unit layanan di Indonesia yang berbentuk Badan," ujar Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan M. Fadely.
Fadely mengatakan diperlukan visi dan misi antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Tapin untuk menyamakan persepsi terhadap bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa untuk menjadikannya sebuah Badan.
"Melihat yang dilakukan Pemprov Lampung, kami menilai positif untuk melaksanakannya di lapangan. Kami lihat perlu adanya kemandirian tersendiri di Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa. Hal inilah yang akan kami lakukan di Tapin," kata Fadely.
Sementara itu, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Hamartoni Ahadis mengatakan peningkatan status ULP menjadi berbentuk Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, diperlukannya komunikasi, dan dasar-dasar pembentukkannya. Hal inidisampaikan kepada pihak legislatif untuk dibahas bersama.
"Setelah dilakukan pembahasan bersama, selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, barulah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah," ujarnya. (Rls Humas Prov)
