Gambar net
suaralampung.com
Lampung Timur - Mengatas namakan dan telah berkordinasi dengan Camat Batanghari juga Indpektorat kabupaten Lampung Timur, Kustadi selaku ketua kelompok masyarakat (POKMAS) Desa Bumi Harjo diduga melakukan pungutan diluar ketentuan peraturan Surat Keputusan Bersama(SKB) 3 menteri NOMOR : 25/ SKB/ V /2017
NOMOR : 590-3167A/ Tahun 2017
NOMOR: 34 Tahun 2017
Shering dana bagi masyarakat pendaftar ditetapkan senilai tak lebih dari 200 ribu Rupiah, namun faktanya pokmas menentukan sebesar 500 ribu Rupiah,dan ini dilakukan pada sebanyak 500 bidang tanah pada penerbitan sertifikat program pemerintah pusat yang bertajuk PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dan beberapa hari kemarin telah di serahkan pada ratusan masyarakat Desa setempat.
Terkait prihal tersebut, awak media telah melakukan konfirmasi via ponsel dan pesan WhatsApp ke ketua POKMAS Desa Bumi Harjo kecamatan Batanghari kabupaten Lampung Timur bernama Kustadi.
Pada sambungan selulernya beberapa hari lalu,Kustadi mengatakan," tidak ada masalah dengan pungutan 500 ribu itu karena dirinya sudah musyawarah warga berkordinasi pada camat Batanghari serta inspektorat."ujarnya
"Dan jika ada yang mencuat dalam masalah pungutan itu, dijelaskan Kustadi mungkin efek negatif dari masyarakat pendukung salah satu calon pada waktu pemilihan kepala desa beberapa waktu lalu.. ya namanya politik mas." Kustadi memaparkan.
Lebih lanjut ungkap ketua pokmas ini,"kami memakai aturan SKB 3 meteri pada poin kedelapan disitukan ada pembiayaan mas yang harus ditanggung masyarakat kalo mau buat surat tanah."jelasnya wong narik segitu aja kami menyesal mas dan seharusnya 600 ribu seperti rencana awal saya sebelum ditetapkan 500 ribu nominalnya.
Pernyataan Kustadi sebagai ketua pokmas telah berkordinasi pada Camatnya terkait pelaksanaan program PTSL tersebut dan setelah dilonfirmasi via pesan WhatsApp kedua camat yang pernah dan saat ini menjabat ternyata merasa tak pernah ada koordinasi dengan ketua pokmas.
Rohiman camat yang saat ini tengah menjabat saat dikomunikasikan terkait koordinasinya tentang program PTSL itu via pesan WhatsApp mengatakan,
"Makasih mas Rozi informasinya terkait dengan biaya PTSL yang dilaksanakan di bumiharjo saya tidak tahu karena saya masuk jadi camat Batanghari tgl 20 Agustus 2019 ,terkait biaya PTSL saya tidak tahu,saya tahu setelah Sertifikat hampir jadi.
"Mohon maaf mas Rozi ,pokmas selama saya jabat sejak 20 Agustus belum pernah koordinasi,saya tahu ada program PTSL setelah mau pembagian sertifikat,
"Pokmas mau saya panggil karena sudah melibatkan camat dan inspektorat.
Dari pesan WhatsApp tersebut Camat Batanghari sedikit geram atas ulah ketua pokmas yang melibatkan unsur pemerintah dan jabatan, Rohiman akan segera panggil Kustadi sebagai ketua kelompok program PTSL yang telah memungut dana 500 ribu pada 500 bidang pembuatan surat tanah program presiden Jokowi atau pemerintah pusat ini.
Sedangkan Camat terdahulu, yakni Mursidi yang di sebutkan pula oleh ketua pokmas ketika dihubungi melalui pasan WhatsApp nya mengatakan,
"[17/2 14:38] Camat Mursidi Mntan: Maaf saya sejak 20 Agustus 2019 sudah alih tugas, jadi masalah tsb konfirmasi dg camat yg sekarang
"[17/2 14:44] Camat Mursidi Mntan: Waktu saya tugas Bumi Harjo blm ada PTSL, waktu itu yg ada di desa 40 dan 42, itupun tidak ada kordinasi dg Camat mengenai besaran biaya
Sangat disayangkan hanya untuk kepentingan sekelompok atau segelintir orang saja ketua POKMAS Desa Bumi Harjo kecamatan Batanghari Lampung Timur harus membawa bawa nama dan institusi pemerintah yang di duga tak dilibatkan dalam urusan pungutan dana pada pelaksanaan pengadaan surat tanah gratis program presiden jokowi yang bertajuk PTSL.(Rozi/Skw)
Dikirim dari ponsel cerdas Samsung Galaxy saya.
