Suaralampung.com, Bandarlampung-
Terkait adanya pengaduan mengenai terkait tarif indehoi di Lemabaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IA Rajabasa terkesan mengada-ada. Pasalnya, pengaduan tersebut ada unsur kesengajaan untuk
menurunkan reputasi Lapas dalam menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Benas Bersih Melayani (WBBM).
Kepala Lemabaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IA Rajabasa, Bandarlampung, Syafar Pudji Rochmadi mengatakan bagaimana perbuatan tersebut dapat terjadi dan bisa dilakukan jika Lapas dikunci setiap sore hari. "Kami mau memfasilitasi untuk indehoi, kita di Lapas sore sudah dikunci terus mau indehoi dimana dan ruangannya seperti apa," kata Syafar saat diwawancarai, Minggu (30/8)
Dia melanjutkan dalam pengaduan itu pula, dirinya disebut telah menerima setoran sebesar Rp2 juta dari harga tarif fasilitas indehoi di Lapas sebesar Rp7 juta. Dari dugaan tarif yang ia terima, Syafar pun membantah bahwa telah menerima uang sebesar Rp2 juta. "Untuk apa saya terima uang Rp2 juta, sedangkan kami semua di Lapas sudah komitmen bagaimana caranya Lapas ini mendapatkan predikat WBK dan WBBM. Kalau saya seperti itu, berarti saya berkhianat," kata dia.
Ia menilai pengaduan tersebut tidak rasional dan tidak masuk akal. Pengaduan tersebut hanya mencari-cari bagaimana reputasi dari Lapas Kelas IA yang selama ini kondusif menjadi berantakan dengan berita pengaduan tersebut. "Kalau pun memang ada pengaduan seperti itu, kenapa tidak sampaikan langsung kelada saya sebagai Kalapas atau pun dapat mengkonfirmasi kepada saya apakah benar atau tidak," kata dia lagi.
Syafar menambahkan saat ini pihaknya tengah mengejar bagaimana Lapas bisa mendapatkan predikat WBK dan WBBM. Menurut dia, dalam mencapai WBK dan WBBM semua memang ada resiko dan halangan. "Salah satu mendapatkan predikat WBK dan WBBM adalah tidak ada laporan pengaduan, nah mungkin orang-orang ini sengaja agar Lapas tidak mendapatkan predikat WBK dan WBBM. Ke depan Lapas harus berubah dan jangan buat ruwet karena apa untungnya membuat ruwet," tuturnya. (Tik)
