Suaralampung.com - Persoalan pembangunan Drainase program Padat Karya Tunai asal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), di kampung Astra Ksetra, kabupaten Tulang Bawang kian berlanjut. Jum'at (25/ 09)
Sebelumnya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tulang Bawang, Hamdi atau Komisi III (Fraksi Partai Demokrat), dan Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Hengky Wijaya. SAN, telah lakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) pada proyek bangunan Drainase tersebut. Dari hasil Sidak itu, diindikasi ditemukannya pengurangan volume hingga 10 centimeter dalam pekerjaan dimaksud.
Makin berlanjutnya persoalan tersebut, lantaran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Ir. Hanan A Rozak. MS (Fraksi Partai Golongan Karya/ Golkar) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung II, juga angkat bicara terhadap Program Padat Karya Tunai (PKT/ Cash For Work) itu.
Angkat bicaranya anggota DPR R.I ini, ketika diminta keterangan oleh wartawan terkait persoalan pembangunan drainase di kampung Astra Ksetra, kabupaten Tulang Bawang yang ditengarai tidak mengedepankan kualitas maupun kuantitas dan bermasalah. Adapun kegiatan pembangunan Drainase itu sendiri, bersumber dana APBN atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Dikatakan Ir Hanan A Rozak. MS, mengenai program PKT yang terletak di jalan Lintas Timur kampung Astra Kestra, kecamatan Menggala, kabupeten Tulang Bawang, diharuskan melibatkan masyarakat setempat. Sebab menurutnya, itu yang namanya padat karya.
" Ada petunjuk Tekhnis, Spesifikasi Tekhnisnya juga harus jelas. Padat karya pun harus sesuai dengan Spesifikasi Tekhnisnya, ini sebagai acuan kerja misalkan padat karya membuat paving block, ketebalannya berapa centimeter, adukannya berapa, dan semuanya harus jelas". Ujarnya Ir. Hanan A Rozak. MS, saat diminta oleh wartawan untuk menyikapi persoalan pembangunan drainase di kampung Astra Ksetra, ini diungkapnya usai melakukan kegiatan sosialisasi Empat Pilar di Kantor PWI Tulang Bawang (Kamis 24/09)
Apalagi ini drainase, sambung Hanan, yang harus benar-benar menjaga ke kokohan kualitas bangunan tersebut, bukan kerja asal-asalan.
" Terlebih lagi, jalan tersebut sudah dibayar oleh pemerintah. Kala itu di zaman Handoyo, untuk dibuat dua jalur dari pintu masuk Tulang Bawang sampai Kampung Tua. Ini juga harus kita ukur, apakah itu sudah benar dari jarak lebar jalan lintas tersebut, karena apabila drainase tersebut kurang pas titik kordinatnya, maka itu akan di bongkar kembali, karena itu mubazir, alias sia-sia". Ucapnya
Lebih jauh, anggota DPR R.I dari Komisi II ini pun telah mengetahui adanya informasi dimaksud dari sumber media. Selanjutnya, Ia akan membahasnya bersama pihak Kementerian." Saya sudah membaca berita beberapa hari lalu, dan itu akan saya bahas bersama Kementerian Pusat terkait dalam temuan kawan-kawan media. Karena ini wilayah Dapil II Lampung, wilayah saya, maka saya berhak untuk menegur pekerjaan tersebut. Bahkan dari Komisi III DPRD kabupaten Tulang Bawang juga sudah pernah turun ke lokasi pekerjaan tersebut, itu artinya sudah jelas pekerjaan itu dalam pengawasan semua pihak". Terangnya
Seterusnya, Hanan juga menyayangkan jika pekerjaan pembangunan drainase dimaksud tidak mengedepankan kualitas dan kuantitas, termasuk azas manfaat dalam pembangunan drainase itu.
"Ini sangat disayangkan, apabila benar adanya pekerjaan tersebut tidak mengedepankan kualitas dan mutu. Sementara untuk asas manfaat, drainase itu sebenarnya kurang bermanfaat bila letaknya dibagian sebelah kanan jika kita dari arah Lampung Tengah menuju Tulang Bawang Menggala. Semestinya itu disebelah kiri karena kita juga harus melihat dari sisi manfaatnya, itu baru bisa dirasakan warga setempat, karena dibagain sebekah kiri ini banyak pemukiman warga sekitar". Tuturnya pada awak media
Dikesempatan ini juga Hanan berpesan, dirinya mengajak bersama - sama mengawal dan mendukung progran pemerintah, baik itu pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah daerah.
" Mari kita sama mengawal dan mengawasi yang namanya program pemerintah, baik pusat, provinsi maupun daerah. Karena ini merupakan hak kita semua untuk mengawal dan mendukung program pemerintah, kalaupun tidak bertentangan dengan Undang undang". Pintanya (Jon)
(Baca Juga : Komisi III DPRD Tulang Bawang Sidak Bangunan Drainase Kementerian PUPR, Hasilnya Diindikasi Ada Pengurangan Volume 10 CM --> https://bit.ly/2GbrFN3 )
