Suaralampung.com - Tindaklanjut dugaan permasalahan pengelolaan keuangan dana BLUD RSUD Menggala Tahun 2018 - 2019 yang kini sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, terindikasi jalan ditempat. Rabu (07/10)
Pasalnya hingga saat ini Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, diakui belum pernah melakukan pemanggilan terhadap pihak pengelola keuangan dana BLUD RSUD Menggala, guna kepentingan penyelidikan dalam permasalahan dimaksud.
Dikatakan Direktur RSUD Menggala Dr. Lukman Pura, Sp. PD - KGH., MHSM, dirinya mengakui jika sejauh ini pihak Kejari Tulang Bawang belum sama sekali melakukan pemanggilan terhadap pihaknya, terkait pelaporan LSM SIKK - HAM dan LPPD yang telah masuk di Koorps Adhyaksa beberapa pekan lalu. Menurut Dia bila ada pemanggilan mengenai prihal itu, pasti ada surat dimeja kerjanya.
"Belum (Pemanggilan oleh Kejari Tulang Bawang - Red), suratnya belum masuk ke meja saya, biasanya diantar Staff atau Kabid ke meja saya. Yang jelasnya, saya belum terima suratnya, begitu sajalah". Cetusnya Lukman Pura pada wartawan dengan nada meradang, ketika dimintai tanggapan mengenai pemanggilan tersebut. Tanggapan ini diberikan lewat telepon selulernya, nomor - 0812200XXXX
Bukan hanya itu saja, Lukman Pura juga diindikasi kesal karena dimintai sikap oleh wartawan, tentang adanya laporan LSM SIKK - HAM dan LPPD yang telah masuk di Koorps Adhyaksa setempat. Lukman Pura dengan nada kesalnya, menyatakan tidak mau menyikapi terkait laporan LSM SIKK - HAM CS tersebut.
" Mau minta tanggapan apa, orang sudah dimasukin disitu (Kejari Tulang Bawang - Red), ngapain ditanggapi. Tanggapan saya, secara resmi melalui Kabid saya. Jadi, apa yang disampaikan, itu saja". Ucapnya Direktur RSUD Menggala ini dengan logat kesalnya
Sebelumnya, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SIKK-HAM dan LPPD tidak main - main dalam hal melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dana BLUD RSUD Menggala Tahun 2018 - 2019, ini dibuktikan dengan dilaporkannya pengelolaan dana keuangan tersebut ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulang Bawang lantaran terindikasi bermasalah, diantaranya Kantin Sehat BMW yang diduga kuat dibangun diluar program perencanaan BLUD RSUD setempat. Rabu ( 23/09)
Junaidi Arsyad (Direktur Cabang SIKK-HAM Tulang Bawang) didampingi Aliyanto (Ketua LSM LPPD) mengatakan, kehadiran Dirinya dan Aliyanto di Kantor Kejari Tulang Bawang merupakan bentuk keseriusan pihaknya sebagai kontrol sosial terhadap pengelolaan keuangan dana BLUD RSUD Menggala.
" Kedatangan kami dikantor Kejaksaan Negeri Tulang Bawang pada hari ini, ialah menyerahkan laporan pada Kejaksaan tentang Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Menggala terkait anggaran tahun 2018 - 2019, yang mana salah satu poin sangat penting terhadap pembangunan kantin yang diberi nama Kantin Sehat BMW". Katanya Junaidi Arsyad didampingi Aliyanto pada wartawan, usai menyerahkan berkas laporannya di Kejari wilayah tersebut
Dilanjutkan Ia, dirinya menemukan indikasi bahwa kegiatan tersebut tanpa adanya perencanaan, karena tidak boleh suatu anggaran satker apalagi Badan layanan Umum Daerah yang notabenenya dianggarkan melalui penganggaran memakai uang negara, artinya publik mesti tahu terhadap proses penggunaan anggaran bukan malah dilakukan semena-mena, sebagaimana telah disampaikan melalui surat atas nama Direktur RSUD Menggala (Dr. Lukman Pura, Sp. PD-KGH., MHSM - Red) bahwa pembangunan kantin tersebut dikatakan berdasarkan keputusan direktur.
"Nah itulah yang kami coba uji hukumnya, dan pernyataan mereka bahwa rumah sakit sudah mendapatkan WTP atas pemeriksaan BPK. Dan itu juga sangat aneh bagi kami, karena WTP ini diberikan berdasarkan atas pemeriksaan kewajaran, keselarasan dari pada anggaran secara keseluruhan, bukan satker persatker. Jadi, terhadap itulah kami mencoba mengujinya". Tegas Dia
Dituturkan juga oleh dirinya, bahwa terdapat dua jawaban yang tidak selaras antara Bagian Perencanaan dan Bagian Perlindungan SDM atau Bagian Humas RSUD Menggala yang menyatakan pembuatan atau pembangunan kantin di tahun 2019, sementara Bagian Perencanaannya BLUD RSUD Menggala sendiri mengatakan jika Kantin Sehat BMW untuk perencanaan dan pelaksanaannya dilakukan pada tahun 2018.
"Artinya dua hal itu tidak selaras, dan semakin menguatkan bagi kami bahwa kegiatan tersebut tidak direncanakan dengan baik dan benar. Mudah-mudahan kita selaku masyarakat, memiliki informasi awal dan kita sampaikan kepada penegak hukum. Dan penegak hukum khususnya Kejaksaan Negeri Tulang Bawang mudah - mudahan mampu menindaklanjutinya, karena selain itu juga ada penggunaan penggunaan anggaran lain yang kami cantumkan didalam laporan, tetapi yang lebih aneh bagi kami ialah terkait pembangunan kantin BMW". Pintanya Junaidi Arsyad didampingi Aliyanto
Lebih jauh Dia pun meminta, Kajari Tulang Bawang terhadap laporan-laporan media maupun LSM di kabupaten Tulang Bawang yang saat ini sedang ditindaklanjuti, agar segera diproses dengan baik dan benar sesuai aturan yang ada.
"Karena kami belum tahu dan belum ada yang kami dengar saat ini, mereka sedang konsentrasi di bidang pendidikan. Namun sampai saat ini progres dalam melakukan penyidikannya sampai mana, kami juga belum tahu. Maka dari itulah saat ini kami berikan yang baru, harapan kami agar bisa dilaksanakan sebaik baiknya sebagaimana negara taat terhadap aturan". Tandasnya
Ditempat yang sama, Adel (Tenaga Honorer/ Bagian Penerima Surat Kejari Tulang Bawang) benarkan masuknya laporan LSM SIKK-HAM dan LPPD terkait BLUD RSUD Menggala. Menurut Adel, laporan yang telah diterimanya itu akan diberikan pada Intelijent sebelum di disposisikan kepada Kajari Tulang Bawang.
" Ini laporan LSM SIKK-HAM, yang dilaporkan yaitu RSUD Menggala. Laporan ini ditujukan kepada Kajari Tulang Bawang, kemudian nantinya kita serahkan terlebih dahulu kepada Seksi Intelijent, setelah itu baru keatas (Kajari - Red)". Singkatnya Adel pada wartawan (Jon)
(Baca Juga >> Terkait RSUD Menggala, LSM SIKK - HAM : Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Mudah - Mudahan Mampu Menindaklanjutinya --> https://bit.ly/3nqyj3u )
