Suaralampung.com - Polemik antara Bupati Tulang Bawang, Winarti dengan para Kepala Kampung (Kakam) di Tulang Bawang, dalam menyikapi janji politik setengah milyar ke kampung untuk percepatan pembangunan kampung, kian memanas dan mendapat sorotan dari Koordinator Presidium Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah. Kamis (15/10)
Koordinator Presidium Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKPKAD), Gindha Ansori Wayka, menegaskan bahwa janji politik kepala daerah harus ditepati atau direalisasikan. Itu adalah kewajiban, dan keharusan bagi setiap kepala daerah yang telah mengeluarkan janjinya.
"Mencermati desakan masyarakat agar Bupati Tulang Bawang Winarti agar merealisasikan janji politiknya kepada masyarakat saat kampanye harus direalisasikan". Ujarnya Gindha
Diterangkan Ia, para penguasa di negeri ini harusnya konsisten terhadap apa yang menjadi janjinya, jangan sampai janji-janji tersebut tinggal janji dan tak lebih dari janji "Kompeni" dengan bangsa Indonesia saat dijajah dahulu.
"Sehingga tidak ada anggapan kalau rakyat ini sapi perah lumbung suara karena rakyat bukan perahan untuk mencapai syahwat politik semata". Terangnya Dia pada awak media
Seemestinya, sambung dia, meskipun tidak berjanji sekalipun, pemerintah wajib untuk merealisasikan program yang baik yang pro rakyat, apalagi ini di diduga dijanjikan dalam program kerja sang Bupati.
"Saat seorang calon pemimpin, mendeklarasikan diri sebagai calon apakah bupati, walikota, Gubernur, presiden dan para legislator maupun senator, dengan menyebut angka dalam janji kampanyenya itu termasuk dalam politik uang dan seharusnya kemenangan yang bersangkutan dianulir dan tidak dilantik". Urainya
Diingatkan Gindha, kepala daerah jangan karena takut tidak menang dalam demokrasi berbagai cara kemudian dilakukan termasuk banyak janji dalam kampanye saat mencalonkan diri, karena akan menciderai etika seorang pemimpin dan ini menyebabkan mudah Citra Pemerintah "Dijengkali" oleh Rakyat.
Kemarin diberitakan, Pemerintah kabupaten Tulang Bawang lewat Bupati Winarti, dikoreksi banyak pihak belum mampu memberikan Rp. 500 juta atau setengah milyar kepada Pemerintahan Kampung (Pemkam), sesuai dengan janji Winarti dalam kampanye politik Pilkada Tulang Bawang tahun 2017. Kamis (16/ 10)
Salah satu tokoh masyarakat Unit 2, Andi S. Lira, SH, menuturkan jika janji Winarti menjadi produk legal progres pembangunan yang mesti dilaksanakan oleh Winarti pada saat menjabat sebagai Bupati Tulang Bawang. Janji itu resmi dan wajib untuk dilaksanakan, dan wajib pula untuk ditagih bila belum dilaksanakan.
"Sebagai masyarakat, saya juga menilai Bupati Tulang Bawang atau Pemkab Tulang Bawang dari tahun 2019 dan 2020 belum mampu merealisasikan janji politiknya, yaitu memberikan anggaran setengah milyar ke kampung untuk percepatan pembangunan di kampung". Tuturnya
Faktanya, Pemerintahan Kampung pada tahun 2018 hanya diguyur Rp. 200 juta, tahun 2019 Rp 140 juta dan tahun 2020 hanya sebesar Rp. 23 juta. Itu masih jauh dari angka janji politiknya Winarti saat mendaftar di KPUD Tulangbawang.
Ia membandingkan, pada zaman Handoyo (Hanan A Rozak - Heri Wardoyo), yang mampu memberikan sebesar Rp. 200 juta sampai Rp. 250 juga per kampung dalam program Gerakan Serentak Membangun Kampung (GSMK), dana Itu di luar dari siltap dan pembiayaan pembangunan lainnya.
"Dan program lainnya tetap berjalan menggunakan APBD Kabupaten. Pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan jalan Kabupaten tetap berjalan. Program pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat lainnya di semua bidang tetap berjalan". Urainya
Sejatinya, di Pemerintahan Winarti ini, janji setengah milyar mestinya bisa terlaksana dan terealisasi. Itu bisa terwujud bila betul - betul ingin dilaksanakan.
Ditegaskan Dia, janji setengah milyar semestinya direalisasikan dengan pola pembangunan dilakukan serentak di seluruh Kampung dan Kelurahan. Artinya Pemerataan. Pemerintah Kampung dan masyarakat merencanakannya didampingi oleh Pemerintah Kabupaten, Artinya Sinergitas.
"Besaran dana merata tiap Kampung, Artinya Keadilan. Pertisipasi masyarakat dalam mengerjakan. Artinya prinsip nilai Gotong Royong. Perencanaan melibatkan masyarakat, Artinya Demokrasi. Dan dikelola oleh Pemerintah Kampung dan masyarakat, Artinya Otonomi". Tegas Dia pada awak media
Jadi, ungkap Andi, janji setengah milyar bila direalisasikan pada arah pembangunan harus memperhatikan dan membangun banyak sisi, termasuk membangun sikap dan mental masyarakat.
Searah tujuan dengan Andi, Kepala Kampung di Kecamatan Dente Teladas tetap kukuh dan mengaku bahwa janji setengah milyar ke kampung itu belum terealisasi dan terwujud sampai dengan saat ini.
"Dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 janji politik setengah milyar itu belum terwujud. Apapun jawaban dan penjelasan dari DPMPK dan Pemkab itu adalah belum menjawab atau memberikan jawaban soal janji setengah milyar itu". Ungkapnya pada wartawan
Karenanya sambung Ia, Pemkab Tulang Bawang ataupun Bupati Tulang Bawang diharapkan jangan ngeles alias membantah atas fakta dan realita yang ada yakni janji setengah milyar belum terpenuhi.
"Intinya janji setengah milyar itu belum terealisasi dan terlaksana. Apapun jawaban dan kilahnya. Itu kenyataan dan fakta dilapangan. Kami para kepala kampung lebih tahu dan lebih paham dari yang lain". Urainya
Serupa diungkapkan oleh salah satu Kepala Kampung di Kecamatan Banjar Margo, yang enggan namanya disiarkan mengaku bahwa dirinya kerap mendapat cacian dan hinaan atas tidak terealisasi janji setengah milyar itu.
"Saya kerap mendapat cemoohan Pak. Saya dicemooh dan dicaci karena banyak janji Ibu Winarti yang belum ditepati. Pokoknya malu pak malu pokoknya". Kata Dia (Jon)
(Baca Juga -- Imbas Janji Politik, Kakam Di Tuba : Saya dicemooh dan dicaci karena banyak janji Ibu Winarti yang belum ditepati. Pokoknya malu pak, malu pokoknya -->> https://bit.ly/3lO9JaR )
