Pesawaran - Program PTSL atau pendaftaran tanah sistematis lengkap dibaberapa tahun terahir dikecamatan way lima dusun jembangan terbilang cukup rancu.
Hal itu terlihat saat warga desa setempat ingin mengurus surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT PBB) dari dispenda kabupaten pesawaran mengaku cukup sulit untuk mendapatkan NOPnya sebab sertifikat PTSL yang ia miliki tercatat PTSL ajuan desa pekondoh.
"Kita sebagai warga negara yang ingin membayar pajak saja sulit, sertifikat PTSL kami ajuan desa pekondoh, sementara kata oknum BPN pesawaran berdasarkan zona wilayah dusun jembangan itu masuk kedesa banjar negeri".
"Masa ia, sertifikat PTSL kami didusun yang sama dan tanah yang bersebelahan, satu sertifikat masuk ke wilayah banjar negeri dan sebelah nya masuk kedesa pekondoh padahal dilokasi yang sama, ini namanya rancu" kata masyarakat setempat.
Atas kesulitan masyarakat yang ingin mendapatkan Nomor objek pajak PBB, salah satu petugas dispenda kabupaten pesawaran Rizki Zulkarnain menyampaikan bahwa SPPT untuk mengurus pembuatan PBB itu berdasarkan terbitan sertifikat.
"Disertifikat itu sudah tertulis dimana sertifikat itu diterbitkan" Ujar Rizki Zulkarnain.
Untuk mengkecohkan masyarakat dalam pembuatan PBB baru Rizki zulkarnain menggunakan bahasa inggris yang tidak dipahami masyarakat ia menyampaikan "the fact you and youro itu berada dimana, secara the fact to disertifikat bapak itu tertulis didesa pekondoh dan ditandatangani kepala dan jika ditandatangani kepala itu sudah sah" kata Rizki Zulkarnain meyakinkan.
Sementara itu masyarakat yang merasa dipersulit dalam pembuatan NOP PBB menambahkan bahwa ini aneh, BPN mengatakan zona wilayah, masa ia, dilokasi yang sama bersebelahan sama sama bersertifikat satu masuk kewilayah desa PTSL pekondoh dan satu masuk ke desa banjar negeri.
"Kalau kata BPN wilayah yang kami ajukan PBB baru masuk ke desa banjar, sementara sertifikat kami masuk kewilayah pekondoh kan aneh, sementara itu dilokasi yang sama bersebelahan lahan satu lahan PBB Banjar negeri, sebelah PBB desa pekondoh"terangnya.
Kepada Pamerintah daerah kabupaten pesawaran bidang tata pamerintah untuk dapat mengkroscek dan mengambilkan agar dapat menertibkan dusun kantor dusun jembangan way lima yang dinilai acak kadut secara administrasi dan kependudukan nya (Rial).
