Pesawaran – Sekitar delapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran turun langsung ke lapangan untuk inspeksi mendadak aktivitas tambang dan pengolahan emas yang diduga bermasalah di Desa Bunut Seberang, Kecamatan Way Ratai, Kamis (22/1/2026).
Kegiatan ini dilakukan sebagai respons atas laporan dan keluhan masyarakat terkait dugaan permasalahan perizinan serta potensi dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan tersebut.
Sidak lapangan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran dari Partai Gerindra, Riko, dan diikuti anggota DPRD lintas fraksi. Turut hadir di antaranya Paisaludin, S.H. dari Partai Amanat Nasional (PAN), Bumairo dari Partai Demokrat, serta sejumlah anggota DPRD lainnya.
Kehadiran para wakil rakyat ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan sumber daya alam di wilayah Kabupaten Pesawaran, khususnya sektor pertambangan.
DPRD ingin memastikan seluruh kegiatan pertambangan yang beroperasi di daerah tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil pantauan di lokasi, aktivitas pengolahan emas diketahui berada tidak jauh dari kawasan permukiman warga. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat, terutama terkait legalitas perizinan, potensi pencemaran lingkungan, serta dampak terhadap kesehatan dan keselamatan warga sekitar.
Ketua DPRD Pesawaran, Riko, mengatakan peninjauan lapangan dilakukan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi di lokasi tambang emas tersebut. Ia menegaskan DPRD tidak menutup mata terhadap potensi ekonomi dari sektor pertambangan, namun kepatuhan terhadap aturan hukum tetap menjadi prioritas utama.
“Kami turun langsung untuk melihat kondisi sebenarnya di lapangan. Persoalan utama yang menjadi perhatian adalah terkait perizinan. Aktivitas pertambangan harus memiliki izin yang sah dan memenuhi standar lingkungan. Jika tidak, tentu harus dievaluasi,” tegas Riko.
Sementara itu, anggota DPRD dari PAN, Paisaludin, S.H., menyoroti pentingnya perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan hidup. Menurutnya, aktivitas pertambangan yang tidak dikelola secara baik dan legal berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang yang merugikan warga.
“Jangan sampai masyarakat menjadi korban akibat aktivitas pertambangan yang tidak sesuai aturan. Pemerintah daerah harus hadir dan bertindak tegas,” ujarnya.
Hal senada disampaikan anggota DPRD dari Partai Demokrat, Bumairo. Ia mendorong pemerintah daerah bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti dinas yang membidangi perizinan, lingkungan hidup, serta energi dan sumber daya mineral, untuk segera melakukan pemeriksaan administrasi dan teknis secara menyeluruh.
Menurutnya, apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran perizinan atau ketidaksesuaian dengan regulasi yang berlaku, maka aktivitas tambang emas tersebut harus ditindak sesuai ketentuan hukum, termasuk kemungkinan penghentian sementara hingga seluruh persyaratan dipenuhi.
Sidak lapangan yang dilakukan anggota DPRD ini disambut positif oleh masyarakat Desa Bunut Seberang. Warga berharap peninjauan tersebut tidak berhenti pada tahap pengecekan lapangan semata, melainkan ditindaklanjuti dengan langkah konkret dan transparan demi memberikan kepastian hukum serta rasa aman bagi masyarakat.
DPRD Kabupaten Pesawaran menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persoalan ini hingga tuntas. DPRD juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta aparat penegak hukum guna memastikan setiap aktivitas pertambangan di Kabupaten Pesawaran berjalan sesuai aturan, menjaga kelestarian lingkungan, dan memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat.(Rls/ Leni Maharani)
